Studi Kasus Pemeriksaan Pajak

Strategi Tanggap WP Badan atas Ketetapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1. Dasar Hukum

• UU KUP Pasal 28 – Kewajiban pembukuan untuk Wajib Pajak Badan
• UU PPh Pasal 14 – Otoritas DJP dalam menggunakan norma
• PER-17/PJ/2015 – Norma Penghitungan Penghasilan Neto

2. Profil Wajib Pajak

3. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2024, PT XYZ (belum menjadi klien CV Solusi Kita) menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) dari KPP tanpa didahului SP2DK, diduga merupakan produk pemeriksaan top-down kantor pusat DJP.

WP diminta menyerahkan COA, buku besar, data penjualan/pembelian, biaya, mutasi bank, rekap PPN, kontrak, dan dokumen lain. Permasalahan utama: WP tidak menyelenggarakan pembukuan. Sesuai UU KUP Pasal 28, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan; tanpa itu, pemeriksa berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015, Lampiran III).

4. Risiko Tidak Menyelenggarakan Pembukuan

• WP tidak memenuhi kriteria UMKM → tarif PPh Final tidak berlaku; berlaku tarif PPh Badan 22% (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).
• Dengan norma 36% dari omzet, PKP = 36% × Rp 61,2 M = Rp 22 M → PPh terutang 22% × PKP. Risiko PPh sangat besar dan tidak mencerminkan laba riil.
• Berpotensi koreksi omzet dari uji mutasi bank, arus kas, dan arus piutang.

5. Strategi Tanggap: Pembukuan Darurat

Data yang dikumpulkan

• Mutasi rekening koran, buku kas, data pembelian & penjualan
• Data hutang/piutang, persediaan, biaya usaha
• Kontrak & legalitas; pelaporan PPh & PPN (akhir 2021 dan sepanjang 2022)
• Laporan keuangan 2021–2022; data aktiva per 31 Des 2021 & 2022
• Dokumen pendukung (PO, surat jalan, faktur, bukti potong, bukti pembayaran, dll.)

Output rekonstruksi pembukuan 2022

• COA 2022, jurnal transaksi harian, buku besar, neraca lajur
• Laporan Laba Rugi, Neraca, Perubahan Modal
• Harga Pokok Penjualan, Arus Kas, Laporan Persediaan

Rasio PKP terhadap Omzet

6. Pengujian Pemeriksaan yang Dihadapi

• Mapping Tax, reklasifikasi akun
• Uji arus kas & uji arus piutang
• Klarifikasi saldo hutang/piutang
• Uji validitas HPP & biaya usaha
• Verifikasi DPP PPh Potput (PPh 21, 22, 23, 4 ayat (2))
• Ekualisasi SPT Tahunan vs PPN; SPT Tahunan vs SPT Masa Potput
• Klarifikasi buku besar

7. Klarifikasi Temuan Pemeriksaan

• Meneliti ketidaksesuaian temuan
• Menjelaskan jurnal akuntansi
• Rekonsiliasi SPT Masa & Tahunan
• Memberi penjelasan terhadap koreksi yang tidak sesuai

8. Hasil: Tanpa Pembukuan vs Dengan Pembukuan

Komponen	Tanpa Pembukuan (Norma 36%)	Dengan Pembukuan
Omzet	Rp 61,2 M	Rp 61,2 M
PKP	Rp 22 M	Rp 2,3 M
PPh Terutang	Rp 4,8 M	Rp 512 Juta
Kredit Pajak	Rp 235 Juta	Rp 235 Juta
Kurang Bayar Pokok	Rp 4,6 M	Rp 277 Juta
Bunga Pasal 13 (2)	Rp 2 M	Rp 125 Juta
Total SKPKB	Rp 6,7 M	Rp 402 Juta

9. Kesimpulan & Pelajaran

• Pembukuan (meski darurat) itu krusial untuk menghindari koreksi merugikan.
• Pembukuan sistematis menyelamatkan WP dari potensi SKPKB hingga Rp 6,3 Miliar.
• Ketiadaan pembukuan melemahkan posisi WP saat klarifikasi.
• Peran konsultan pajak strategis, tidak hanya administratif.
• Jika data pembukuan layak & terpercaya, pemeriksa wajib menggunakannya sebagai dasar pengujian.
• Tidak ada upaya hukum pajak lanjutan.

Catatan: Sempat diterbitkan surat peringatan pertama atas keterlambatan data, namun data diserahkan sebelum peringatan kedua terbit.