Jawaban: Dalam menghadapi SP2DK, wajib pajak perlu menjawab pertanyaan yang seringkali bervariasi tingkat kesulitannya. Data yang diminta bisa berupa analisis, bukti potong, hingga faktur yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, dokumen pendukung harus dipersiapkan dengan lengkap agar klarifikasi berjalan lancar. Jika petugas meminta data yang tidak relevan, sampaikan secara jelas bahwa data tersebut tidak terkait dengan SP2DK. Pastikan jawaban disampaikan melalui surat resmi di TPT serta dikomunikasikan langsung kepada petugas pajak.

Wajib pajak juga sebaiknya meminta berita acara konseling sebagai bukti bahwa SP2DK sudah selesai dan tidak ditindaklanjuti. Jika terdapat harta atau penghasilan yang belum dilaporkan, risiko pemeriksaan bisa meningkat dengan potensi denda hingga 200%. Untuk menghindari masalah ini, pahami hak-hak perpajakan dan pilih langkah terbaik.

Bekerja sama dengan konsultan pajak berizin sangat disarankan. Konsultan pajak berpengalaman dapat membantu menyusun jawaban, menyiapkan klarifikasi, atau menemukan solusi alternatif yang sesuai dengan regulasi. Misalnya, jika ada aset yang belum dilaporkan dalam SP2DK, konsultan dapat membantu melacak sumber penghasilan atau memanfaatkan program pemerintah untuk mengurangi potensi pajak secara legal dan aman.

Jawab: Pemeriksaan pajak dilakukan karena adanya indikasi ketidaksesuaian laporan. Untuk WP Orang Pribadi (WP OP) karyawan, pemeriksaan biasanya muncul jika ada bukti potong atau mutasi rekening yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan. Sementara itu, WP OP dengan usaha atau pekerjaan bebas sering diperiksa jika data mutasi kredit rekening tidak sejalan dengan laporan omset. Data akuntansi yang rapi menjadi kunci agar wajib pajak terhindar dari koreksi fiskus atau penggunaan norma sesuai PER-17/2015 yang bisa menambah beban.

Untuk WP Badan, pemeriksaan lebih kompleks. Dokumen yang harus disiapkan mencakup SPT, bukti potong, faktur penjualan dan pembelian, jurnal akuntansi, neraca, laporan laba rugi, hingga kontrak bisnis, rekening koran, dan dokumen pendukung lainnya. Setiap KPP bisa meminta 20–40 item data sesuai jenis usaha, termasuk koreksi fiskal, aset, kontrak, dan penarikan dividen. Semua data wajib relevan dengan tahun pajak yang diperiksa, sehingga kelengkapan dan konsistensi dokumen sangat menentukan hasil pemeriksaan.

Singkatnya, pemeriksaan pajak dapat menimpa WP OP maupun WP Badan. Dengan menyiapkan data akuntansi yang lengkap, dokumen pendukung yang relevan, serta bimbingan konsultan pajak berpengalaman, wajib pajak dapat menghadapi pemeriksaan dengan lebih tenang dan terhindar dari risiko koreksi yang merugikan.

Jawab: Dividen yang diterima oleh wajib pajak pribadi dan badan harus dilaporkan pada tanggal 2 Mei tahun pajak berikutnya. Prinsipnya, dividen yang diinvestasikan kembali minimal tiga tahun tidak dikenai pajak asalkan melaporkan investasi tersebut selama tiga tahun dan melaporkan realisasinya pada tahun pajak berikutnya. Wajib pajak pribadi harus melaporkannya akhir bulan Maret sedangkan untuk WP badan akhir April. Jika terlambat melaporkan, akan dikenakan sanksi berupa tagihan pajak sebesar 10. Sejauh ini, aturan ini hanya diumumkan melalui pengumuman nomor 5 PJ/09/2021. Koreksi diperlukan untuk memastikan informasi ini valid.

Jawab: Setiap SP2DK harus ditindaklanjuti dengan menjawab dan memberikan penjelasan melalui surat atau secara langsung. Jika tidak ada respons, hal tersebut dapat menyebabkan masalah yang lebih berat di kemudian hari. Apabila tidak ada bukti data yang mendukung, wajib pajak tetap dapat memberikan penjelasan agar potensi pelanggaran dalam SP2DK dapat dihapuskan.

Namun, jika tidak ada respons dan tidak ada bukti yang dapat diunggah ke dalam sistem, pemeriksaan resmi biasanya akan diusulkan. Jika nilai SP2DK relatif kecil, pemeriksaan tetap bisa dilakukan tergantung pada kebijakan wilayah atau daerah. Sedangkan untuk SP2DK dengan nilai signifikan, kemungkinan besar akan berujung pada pemeriksaan resmi. Dalam semua kasus, penelitian dan analisis data tambahan akan dilakukan oleh petugas pajak untuk mendukung usulan pemeriksaan tersebut.

Jawab: “Der” dapat diartikan sebagai perbandingan sisi hutang dengan sisi modal lebih dari 1:4. Jika perbandingan tersebut terlampaui, maka biaya bunga yang dibiayakan akan dikoreksi secara proporsional. Untuk contoh-contoh seperti ini, akan dibahas dalam webinar tanggal 20 Januari. “Denda PPh 23” sebenarnya mengacu pada biaya bunga yang dikoreksi, yang dapat mengakibatkan kurang bayar PPh pasal 29 dalam SPT Tahunan, bukan PPh 23.

Jawab: Pembetulan PPh 29 yang mengakibatkan kurang bayar harus dibayarkan dengan bunga keterlambatan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sebelum tiga bulan setelah tanggal surat ketetapan. Namun, persetujuan tergantung pada kekuatan data dan alasan yang disampaikan. Jika data tidak kuat, sulit disetujui, kecuali ada kebijakan pemerintah yang memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Penting untuk memastikan akuntansi dan perpajakan tersusun rapih serta menyajikan alasan yang kuat dalam permohonan. Keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga materi yang valid.

Jawab: Untuk menjalankan equalisasi yang baik, diperlukan data akuntansi dan data perpajakan. Dalam equalisasi, fokus utama adalah pemadanan SPT tahunan dengan omset yang terdaftar di SPT tersebut. PKP dapat dilihat dari data PPN untuk mengetahui omset. Equalisasi dilakukan antara SPT tahunan dengan SPT Masa, khususnya pada data SPT Masa, PPN SPT Masa, PPh 23, SPT Masa PPh 22, SPT Masa PPh 21, SPT Masa final 4 ayat 2, atau pasal 15. Equalisasi dilakukan dengan membandingkan data akuntansi dengan data SPT, terutama melalui data buku besar. Equalisasi ini sebaiknya dilakukan sebelum pelaporan SPT Tahunan. Laporan laba rugi hanya mencerminkan kondisi terakhir pada tanggal 31 Desember, sementara equalisasi dilakukan melalui data buku besar. Meskipun kompleks, uji equalisasi sebelum pelaporan SPT menggunakan data akuntansi adalah yang terbaik.

Jawab: Ada berbagai jenis perusahaan tambang yang tidak bisa disebutkan dalam teks ini karena kekhawatiran mengenai implementasi yang salah. Hal yang diperhatikan adalah jenis Perusahaan tambang itu sendiri, apakah mereka melakukan perdagangan atau tidak, apakah mereka join operation atau sendiri. Prinsipnya, Chart of Accounts (COA) tidak bisa disalin dari perusahaan lain dikarenakan dapat menjadi sebuah bumerang jika tidak dipahami. Kami akan membuat sebuah video khusus tentang bagaimana menyusun COA yang baik sesuai dengan bisnis individu, bukan menyalin dari perusahaan lain. Video ini akan menjadi eksklusif dan berhubungan dengan penataan COA yang baik sesuai dengan bidang usaha, perpajakan, dan spesifik sesuai dengan kewajiban pajak.

Jawab: Bila telah membayar pajak PPh 25 namun tidak diperhitungkan karena takut terkena LB, sebenarnya PPh 25 seharusnya menjadi kredit pajak yang diperhitungkan. Jika terjadi LB, pengembalian bisa diajukan jika nilainya material dan data pajak serta akuntansi sudah rapi. Namun, ada risiko terkait hal ini. Jika saat ini memiliki PPh 25 senilai 100 juta dan terjadi LB, bisa dilakukan koreksi fiskal positif tambahan dalam SPT Badan untuk menghindari kurang bayar. Opsionalnya, bisa mengurangi jumlah PPh 25 agar tidak terkena LB, tetapi lebih baik tetap dikreditkan semua kemudian menambahkan koreksi fiskal positif dalam SPT Tahunan untuk menghindari status kurang bayar.

Jawab: Mungkin maksudnya bukan denda atau sanksi pada SP2DK, tapi denda atau sanksi pada surat tagihan pajak. Jika itu terjadi, maka dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Selain mempertimbangkan ranah formal, juga harus mempertimbangkan ranah materialitas dan kemungkinan persetujuan. Tiap perusahaan dan wajib pajak memiliki kebutuhan yang berbeda, itulah mengapa ada manfaat dari tax planning, private, dan USKP. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar ini seharusnya ditanyakan kepada wajib pajak, terutama jika perusahaan sudah memahaminya.

Jawab: Secara prinsipal, harta—contohnya pada kasus ini alat berat—harus disusutkan secara komersial sesuai prinsip akuntansi agar menyajikan nilai buku yang sebenarnya. Pada tahun 2015, salah dalam cara penyajian alat berat dalam konteks tax amnesty sehingga tidak memperhitungkan penyusutan. Ada tabel penyusutan simulasi di website kami untuk membantu menentukan nilai buku yang sebenarnya. Yang dilakukan fiskus sudah benar karena penting dalam kewajiban yang harus dilakukan. Disarankan memiliki SDM pajak memadai atau menggunakan konsultan sebelum keputusan besar. Prinsipnya, aset disusutkan dulu, kemudian dalam pelaporan SPT ada koreksi fiskal sebesar nilai penyusutan dari aset yang ditebus melalui tax amnesty. Metode penyusutan juga berdampak signifikan.

Jawab: Warisan bukan objek pajak bagi penerima waris, tapi ada aturan yang menegaskan bahwa warisan yang bukan objek pajak artinya si penerima warisan tidak dikenai pajak jika warisan tersebut sudah dilaporkan di SPT Tahunan si pemberi waris.

Jawab: Dalam kasus seperti ini, terdapat dua pendekatan metode: re-invoicing (penerbitan faktur kembali) dan reimbursement (penggantian). Umumnya melibatkan perusahaan jasa pelayaran (objek PPh Pasal 15). Jika skema re-invoicing berjalan baik, objek PPh 23 hanya sebesar jasa yang diterima PT B sebagai pihak yang memfasilitasi. Tagihan PT C dan PT D ditujukan pada PT A; PT D menerbitkan faktur ke PT A saat setor ke negara. PT B menagih PT A dengan dua tagihan terpisah. Dengan prosedur benar, beban PPh 23 hanya sebesar jasa PT B. Penelusuran teknis reinvoicing masih perlu dilakukan.

Jawab: Gunakan skema jasa maklon dengan perjanjian/kontrak yang benar. PT A memberi pekerjaan ke PT B; barang dikerjakan lalu kembali ke PT A. Jika nilai barang 100 juta dan jasa 2 juta, PT B hanya faktur 2 juta (jika PKP). Jika proses tidak benar, bukti kepemilikan berganda menjadi 102 juta. Pelajari jasa maklon dan ikuti prosedur bisnis/akuntansi yang benar untuk menghindari beban pajak berat.

Jawab: Jika memiliki NPWP namun bukan pegawai tetap (kegiatan kesinambungan), tarif lapis PPh 21 5%, 15%, 25%, 30% dengan pengurangan 50% atas penghasilan bruto. Contoh: bruto 10 juta → dasar 5 juta x 5% = 250 ribu. Jika >50 juta, tarif naik 15%. Saat ini pemotongan PPh 21 memakai tarif efektif rata-rata. Jika keliru, bisa diperbaiki dan ajukan pengembalian melalui KPP setelah konsultasi dengan penyuluh pajak.

Jawab: Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi memiliki syarat formal, antara lain tidak melebihi tiga bulan sejak tanggal ketetapan. Ajukan satu permohonan untuk satu surat ketetapan dan lampirkan dokumen pendukung yang kuat. Keputusan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Jawab: Harta sudah dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 dan tidak dapat dibatalkan. Waktu pengajuan pembatalan telah lewat. Aturan SE 17/2022 terkait pembetulan/pembatalan surat ketetapan hanya untuk kesalahan administrasi atau temuan harta yang tidak sesuai, sehingga tidak relevan dengan kasus ini.

Jawab: Sudah dibahas di atas.

Jawab: Ini sudah dibahas, silakan tonton di webinar tanggal 16/12/2023.

Jawab: Tidak ada aturan khusus yang mewajibkan meminta BA dari AR. Saat ini DJP lebih sistematis dan semi otomatis. BA bisa diminta sebagai bukti penyelesaian kasus serupa, terutama jika ada permintaan pemeriksaan. Bila sudah bayar dan klarifikasi SP2DK selesai, tidak ada salahnya meminta BA.

Jawab: Selama 22 tahun bekerja di kantor pajak, belum pernah mendengar AR tidak memberikan BA, namun bisa saja terjadi. Mohon maaf, tidak bisa berkomentar lebih lanjut.

Jawab: Jika STP tidak benar, ajukan permohonan pembatalan dengan data dan dokumen lengkap. Jika memenuhi aturan dan hukum, kemungkinan pembatalan disetujui 100%.

Jawab: Wajib pajak dapat mengajukan cicilan pajak ke KPP bagian penagihan. Jika likuiditas sulit, KPP mungkin meminta jaminan (BPKB/sertifikat). Durasi cicilan dibicarakan dengan KPP.

Jawab: Ekuitas modal bisa berupa kas/aktiva lancar atau setoran modal dalam bentuk tanah. Periksa status sertifikat (dari individu → HGB). Potensi BPHTB dan PPh final Pasal 4 ayat 2. Akuntansi: debet tanah, kredit setoran saham. Pastikan apakah saham baru atau konversi, serta dampaknya pada pemegang saham. Perpajakan melibatkan BPHTB 5% dan PPh final 2,5%.

Jawab: Dapat memakai formulir 1770S (paling disarankan), meskipun 1770 juga bisa. Dividen tetap dilaporkan. Penggabungan dua bukti potong bisa menimbulkan potensi kurang bayar PPh 29 dan angsuran PPh 25 tahun berikutnya. Jika PT B bukan PT (misal CV), penghasilan dari CV termasuk prive (bukan objek pajak).

Jawab: Program tax amnesty/PPS seharusnya diikuti. Jika tidak ikut dan hanya lapor SPT penghasilan 70–80 juta, aset yang secara material tidak berasal dari penghasilan bisa memicu SP2DK/klarifikasi. Dapat timbul potensi kurang bayar PPh karena peningkatan ekonomi harta/penghasilan belum dilaporkan. Telusuri asal-usul aset (penghasilan belum dilaporkan, hibah, warisan, dll) agar sesuai ketentuan pajak.

Jawab: Harta yang wajib dilaporkan: kas, perhiasan, surat berharga, perabot, elektronik/komputer, tanah, bangunan, apartemen, mobil, kapal, barang modal, emas, obligasi, saham, dll. Juga hutang dan piutang (saling konfirmasi). Banyak data terintegrasi (PBB, pembelian kendaraan, dsb) sehingga pelaporan harta penting.

Jawab: PPh Final terutang 524.270, setoran sendiri 3.024.270 → terjadi kelebihan setoran. Tidak perlu SPT LB, cukup ajukan PBK karena salah penerapan aturan pada PPh Final. Untuk masa setelah omzet >500 juta lakukan perhitungan kurang bayar. Kelebihan dialihkan ke masa berikutnya melalui pemindahbukuan. Jika perlu, konsultasi ke KPP/penyuluh.

Jawab: Untuk OP, jika harta tidak terkait usaha → tidak masuk akuntansi, tidak disusutkan, dicatat sebesar harga perolehan. Jika digunakan untuk usaha → masuk akuntansi dan tabel penyusutan. Hasil bersih mendukung Lampiran IV SPT dan merujuk ke neraca (modal disetor, laba ditahan, laba/rugi berjalan). Tidak semua nilai neraca masuk Lampiran IV.

Jawab: Gunakan SPT 1770. Penghasilan sebagai karyawan (dua bukti potong) bisa menimbulkan kurang bayar Pasal 29 dan angsuran PPh 25 (non-final). Untuk omset toko, tetap bisa menggunakan PPh final PP 55/2022 sebesar 0,5% (setelah insentif 500 juta).

Jawab: NPWP dibutuhkan untuk menerbitkan bukti potong. Jika tidak diberikan, kita tidak dapat mengeluarkan bukti potong. Jika konsumen adalah badan yang wajib memotong, mereka harus memotong. Namun bila enggan memberikan KTP/NPWP, tidak perlu mengeluarkan bukti potong. Perusahaan menanggung risiko saat pengujian/klarifikasi. Pertimbangkan mencari pemasok yang minim risiko.

Jawab: Jika ada lebih dari satu bukti potong, sering terjadi kurang bayar karena pengurangan PTKP diterapkan di masing-masing bukti potong dan tarif bertingkat (5%, 15%, 25%) dinikmati lebih dari sekali. Saat digabung, timbul kurang bayar.

Jawab: Usaha berbadan hukum wajib pembukuan dan pada umumnya akuntansi Indonesia ranahnya accrual. Omzet 1 M mungkin rendah risikonya, namun jika mutasi kredit/pembelian/penambahan harta material, risikonya naik. Gunakan accrual jika memungkinkan; tantangannya adalah SDM akuntansi.

Jawab: Perpajakan non-final Pasal 17; akun kompleks karena kontraktor, PKP/non-PKP. Sejak 2016 pembelian batu wajib potong PPh 22 (1,5% dari DPP). Sediakan akun hutang PPh 22 (saat beli) dan PPh 22 dibayar dimuka (saat dijual dipotong lawan). Rapikan lawan transaksi (supplier tenaga kerja, alat berat, solar; PPN/non-PPN). Akunting rapi memudahkan analisis.

Jawab: Perlu pemisahan natura yang bukan objek PPh dan yang objek PPh agar ekualisasi akuntansi–SPT Masa sinkron. Akan dibahas khusus karena cukup panjang.

Jawab: Pahami kategori: tidak berkesinambungan/tenaga ahli/orang pribadi → PPh 21; jika jasa oleh badan → PPh 23. Nilai kecil bisa digabung ke akun biaya pajak dengan keterangan jelas. Skala menengah–besar bisa pisahkan akun hutang PPh 21/23. Contoh jurnal servis komputer OP (PPh 21) vs PT (PPh 23) menyesuaikan dokumen (kwitansi/invoice).

Jawab: Badan hukum wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan SPT meski rugi/tanpa pendapatan. Buat laporan keuangan dan lampirkan e-surat pernyataan ditandatangani direktur bahwa belum ada pendapatan.

Jawab: Lihat tahun terakhir. Meski tahun berjalan tembus 10 M, jika tahun sebelumnya < 4,8 M dan perusahaan baru (<3 tahun), PPh Badan masih final. Namun saat omzet mencapai batas PKP 4,8 M, bulan berikutnya harus ajukan PKP.

Jawab: Seharusnya ajukan keterangan bebas ke KPP. Jika terlanjur, PPh final tetap dibayar, namun bukti potong dapat menjadi kredit pajak bila akuntansi & SPT Masa rapi — ajukan pengembalian. Jangan takut diperiksa bila administrasi rapi.

Jawab: Perkuat akuntansi dan struktur COA. Perhatikan kewajiban PPh pemotong/pemungut (21, 23, final, badan) dan PPN (BKP/JKP, negative list). Setup awal yang rapi memudahkan pengujian buku besar dan segmentasi penjualan. Fokus PPN yang membedakan, dalami transaksi dengan RS dan perubahan negative list.

Jawab: Sama seperti 2022: laporan keuangan menyajikan kondisi sebenarnya (kas, piutang, aset, akumulasi penyusutan, modal, rugi). Di SPT, tambahkan koreksi fiskal positif agar posisi nihil bila final. Lampirkan surat pernyataan belum ada pendapatan.

Jawab: Prinsip jasa = pendapatan – biaya, umumnya tanpa persediaan. Biaya bisa dipilah: biaya umum & administrasi (tetap keluar meski tanpa pekerjaan) vs biaya langsung (keluar saat ada pekerjaan) yang dapat diperlakukan sebagai HPP. Pemisahan membantu analisis efisiensi dan ekualisasi antar tahun.

Jawab: Secara umum ada biaya pajak yang menjadi pengurang laporan keuangan dan ada yang perlu koreksi fiskal positif (mis. biaya PPh dan administrasi STP). Pecah buku besar: pajak pusat, PNBP, dan lainnya; rinci nomor STP/dokumen agar mudah ekualisasi dan keputusan yang tepat.

Jawab: CRM sudah ada sejak 2018 dan kini lebih canggih. Dilihat dari ketepatan pelaporan/pembayaran, analisa laporan keuangan, ekualisasi antar SPT (Masa & Badan), dan keterkaitan dengan afiliasi. Minimalis: patuh administrasi (angsuran Pasal 25 tepat waktu, lapor tepat waktu, kelola nota retur). Pemahaman pajak, akuntansi, dan tax planning yang baik membuat semuanya lebih mudah dan murah.

Jawab: Wajib pajak badan berkewajiban memotong/memungut PPh 23 sebesar 2% atas jasa ekspedisi (TIKI, JNE, dll). Pertimbangkan materialitas tahunan dan status PKP. Jika signifikan, buat kontrak/MoU untuk mitigasi risiko klarifikasi KPP. Pajak masukan dapat dikreditkan.

Jawab: Terjadi selisih karena SPT Masa PPN menampilkan peredaran bruto bersih (tidak memasukkan nota retur/potongan penjualan). WP mungkin membayar PPN lebih. Siapkan data pendukung: L/R, rekap SPT Masa PPN, buku besar potongan & retur penjualan untuk klarifikasi.

Jawab: Laporkan biaya bunga pinjaman (termasuk ke bank) pada Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan. Telusuri melalui L/R, buku besar, neraca, dan rekening koran. Tandai mutasi debet pada buku bank. Tegaskan hanya bunga pinjaman bank, bukan potongan PPh atas bunga.

Jawab: Ternyata ada kewajiban PPh Final 4 ayat (2) untuk sewa bangunan kantor. Pajak sudah dipotong & disetor, namun SPT Masa 4(2) mungkin lupa dilaporkan. Laporkan dulu SPT Masa 4(2), lalu klarifikasi ke fiskus dengan bukti NTPN, bukti lapor, dan bukti potong.

Jawab: Ada biaya gaji & upah dan biaya THR. Keduanya sudah dilaporkan di SPT Masa PPh 21, namun pembacaan mesin memunculkan gap. Lampirkan L/R yang memisahkan akun gaji & upah vs THR, serta buku besarnya. Biasanya selesai secara administratif.

Jawab: Dapat dibiayakan dengan syarat: telah diakui sebagai biaya di L/R komersial, daftar piutang tak tertagih diserahkan ke DJP, diajukan ke pengadilan/instansi piutang negara, ada perjanjian penghapusan antara kreditur–debitur dan dipublikasikan. Debitur memberikan klarifikasi atas utang yang dihapus dan dikenakan PPh atas penghapusan tersebut.

Jawab: Contoh biaya packing besar sering berisi pembelian (dus, lakban, kayu paket) yang bukan objek PPh 23. Entertainment perlu pencatatan benar. Biaya pemeliharaan kendaraan mungkin didominasi onderdil/spare part (bukan objek PPh). Biaya bank cek alasannya (pinjaman/take over). Data akuntansi yang rapi diperlukan untuk menghitung potensi pajak secara tepat, baik pada SP2DK maupun pemeriksaan.