📚 Dasar Hukum SP2DK dan Validitas Bukti Potong

Penerbitan SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak merujuk pada Pasal 13A UU KUP dan PER-02/PJ/2019 tentang tata cara pengumpulan dan pengolahan data serta permintaan klarifikasi kepada Wajib Pajak. Dalam konteks bukti potong, peraturan teknis yang menjadi acuan adalah:

• PER-24/PJ/2021 – tentang Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, dan e-Bupot.
• PER-16/PJ/2016 – tentang Tata Cara Penerbitan dan Pelaporan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan.
• PER-04/PJ/2017 – tentang Pengkreditan Pajak Penghasilan yang Dipotong atau Dipungut oleh Pihak Lain.

Dalam aturan tersebut, bukti potong hanya dapat diakui sebagai pengurang pajak jika sesuai ketentuan dan dilaporkan oleh pemotong yang sah dan teregister di DJP. Bukpot fiktif atau tidak dilaporkan akan ditolak sebagai kredit pajak, yang pada akhirnya memperbesar potensi kurang bayar.

💡 Peran e-Bupot dalam Validasi Bukti Potong

Sejak diberlakukannya sistem e-Bupot Unifikasi, seluruh bukti potong harus dibuat dan dilaporkan secara elektronik oleh pemotong pajak melalui aplikasi DJP. Keuntungan dari sistem ini adalah:

• Memastikan bukti potong tercatat resmi di sistem DJP.
• Menghindari bukti potong palsu atau yang belum disetor.
• Memudahkan verifikasi dan rekonsiliasi bagi penerima penghasilan.
• Mempercepat proses pelaporan dan pengkreditan pajak.

Sebaliknya, Wajib Pajak yang tetap mengandalkan bukti potong manual (non-e-Bupot) berisiko lebih tinggi mengalami masalah validitas, apalagi jika tidak ada komunikasi dengan pemotong terkait pelaporan yang mereka lakukan.

👨‍💼 Perusahaan dan Freelance Wajib Waspada

Permasalahan bukpot tidak hanya dialami perusahaan besar, tapi juga oleh:

• Freelancer yang menerima fee dan mengandalkan bukpot dari klien.
• Konsultan yang bekerja berdasarkan kontrak dan menerima bukti potong tanpa kejelasan pelaporan dari klien.
• Startup atau UKM yang tidak memiliki tim pajak internal dan hanya menginput bukpot ke SPT tanpa validasi silang.

Dalam banyak kasus, Wajib Pajak telah menerima bukti potong dari mitra, namun mitra tidak menyetorkan atau melaporkannya. Maka penting untuk selalu melakukan validasi silang di awal tahun berikutnya sebelum penyusunan SPT Tahunan.

🧠 Edukasi dan Kesadaran Pajak: Tanggung Jawab Bersama

SP2DK bukanlah bentuk sanksi, melainkan undangan klarifikasi. Namun, jika tidak ditanggapi dengan tepat, bisa berubah menjadi proses pemeriksaan dan bahkan sengketa pajak. Maka, penting bagi setiap entitas bisnis maupun individu untuk:

• Memahami hak dan kewajiban perpajakan secara menyeluruh.
• Memastikan setiap bukti potong valid secara sistem.
• Melibatkan tenaga profesional untuk mendampingi proses perpajakan.
• Menyusun pelaporan SPT berdasarkan data aktual, bukan asumsi atau estimasi.

Kesadaran pajak bukan hanya urusan akuntan atau tim finance, tetapi bagian dari good corporate governance yang penting untuk keberlanjutan usaha.

📲 Ingin Aman dari SP2DK? Kami Siap Dampingi

CV Solusi Kita telah menangani ratusan kasus SP2DK, termasuk yang berkaitan dengan bukpot tidak valid. Kami memahami teknis sistem DJP, mekanisme audit pajak, serta cara membangun posisi Wajib Pajak yang kuat dan legal di hadapan fiskus. Kami tidak hanya menyusun tanggapan SP2DK, tetapi juga:

• Melakukan validasi dan analisis bukpot secara sistematis.
• Berkomunikasi dengan pihak pemotong atas nama Anda.
• Mendampingi secara langsung dalam klarifikasi ke KPP atau Kanwil.
• Memberikan strategi penguatan dokumen dan perbaikan SPT.