PER-17/PJ/2025: Penetapan Tempat Terdaftar di KPP Besar, Khusus, & Madya

Ringkasnya: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 menyesuaikan ketentuan penetapan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak (WP) pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Aturan ini menggantikan PER-07/PJ/2020 jo. PER-05/PJ/2021 agar selaras dengan implementasi PMK 81/2024 (SIAP/Coretax) beserta perubahannya, demi kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan mutu pelayanan.

Latar Belakang & Tujuan

• Menyesuaikan mekanisme pendaftaran & pelaporan usaha di lingkungan KPP Besar, Khusus, dan Madya dengan PMK 81/2024 (beserta perubahan hingga PMK 54/2025).
• Meningkatkan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kualitas layanan.
• Mengganti pengaturan lama (PER-07/2020 jo. PER-05/2021) yang tidak lagi memadai.

Penetapan Tempat Terdaftar (Pasal 2)

Dirjen Pajak dapat menetapkan tempat terdaftar pada KPP Besar, Khusus, dan Madya bagi:

1. WP tertentu (berdasarkan skala/kompleksitas).
2. Orang pribadi & Badan yang tidak memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri.
3. Orang pribadi & Badan yang tidak termasuk subjek pajak (Pasal 3 UU PPh).

Kriteria penetapan dapat meliputi: peredaran usaha, jumlah penghasilan & pembayaran pajak, nilai aset/kewajiban/ekuitas, lokasi usaha, kewarganegaraan, KLU, grup/pemilik manfaat, hingga pertimbangan lain Dirjen Pajak.

Proses & Dokumen Penetapan

• Penetapan tempat terdaftar dilakukan dengan Keputusan Dirjen Pajak (format contoh: Lampiran B).
• Untuk pelaku PMSE luar negeri yang telah ditunjuk sebagai Pihak Lain (pemungut PPN LN PMSE), tidak diterbitkan Keputusan tersendiri (mengacu pada keputusan penunjukan).

Pendaftaran & Pengecualian (Pasal 3)

Pada prinsipnya, WP yang belum ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pajak mendaftarkan diri ke KPP Pratama sesuai domisili/kedudukan nyata, kecuali kelompok berikut yang mendaftarkan diri langsung ke KPP khusus:

• WP Migas (KLU utama: 06100/06201/06202) → KPP Migas.
• Badan Internasional (subjek PPh) → KPP Badan & Orang Asing.
• Non-subjek dalam negeri & pelaku PMSE luar negeri (Pedagang/Penyedia Jasa/PPMSE LN) → KPP Badan & Orang Asing.
• Perwakilan Negara Asing/Pejabatnya & Badan Internasional/Pejabatnya (non-subjek) → KPP Badan & Orang Asing.

Dirjen Pajak dapat memindahkan WP yang tidak memenuhi syarat pendaftaran langsung ke KPP khusus tanpa menerbitkan Keputusan (berdasarkan penelitian administratif).

Sentralisasi Kewajiban Perpajakan (Pasal 5)

WP yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pajak melaksanakan hak & kewajiban perpajakan secara terpusat menggunakan NPWP pada KPP Besar/Khusus/Madya sejak Saat Mulai Terdaftar. Bagi kelompok Pasal 3 ayat (2), berlaku sejak tanggal terdaftar pada KPP khusus dimaksud.

Pemberitahuan & Dokumen KPP Baru (Pasal 6)

• Kanwil Lama menyampaikan surat pemberitahuan penetapan paling lambat 1 bulan sebelum Saat Mulai Terdaftar (format: Lampiran C).
• KPP Baru menerbitkan Surat Pindah, SKT, dan Kartu NPWP paling lambat 1 hari kerja setelah Saat Mulai Terdaftar.

Evaluasi & Pemindahan Tempat Terdaftar (Pasal 7–9)

• Dirjen Pajak dapat mengevaluasi dan memindahkan tempat terdaftar WP ke KPP Besar/Khusus/Madya lain atau ke KPP Pratama melalui Keputusan (format: Lampiran B/D).
• WP dapat menyampaikan surat informasi rencana pemindahan (Pasal 8) sebagai bahan pertimbangan evaluasi.
• Apabila masih ada hak/kewajiban yang belum selesai ketika terjadi pemindahan, penerbitan keputusan atasnya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (Pasal 9).

Ketentuan Peralihan & Pencabutan

• Penetapan lama (berdasarkan PER-07/2020 jo. PER-05/2021) tetap berlaku sepanjang tidak ada penetapan baru (Pasal 10).
• PER-07/2020 jo. PER-05/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku saat PER-17/PJ/2025 mulai berlaku (Pasal 11).

Rekomendasi Praktis untuk WP & Grup Usaha

• Tinjau struktur usaha & KLU untuk melihat potensi penetapan ke KPP Besar/Khusus/Madya.
• Siapkan sentralisasi administrasi pajak (NPWP induk, pelaporan SPT, PKP/PPN) bila ditetapkan.
• Perhatikan alamat utama PKP bila memiliki lokasi di kawasan perdagangan bebas dan di luar kawasan.
• Jika perubahan organisasi atau go public/privatisasi terjadi, antisipasi evaluasi & pemindahan KPP.
• Untuk pelaku PMSE luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, ikuti ketentuan penunjukan sebagai Pihak Lain.