Portal & Sistem Akuntansi Pajak CV Solusi Kita 2026

Friksi dengan Fiskus yang Bisa Dihindari dengan Pembukuan Rapi

Dalam praktik pemeriksaan pajak dan SP2DK, sengketa sering muncul bukan karena Wajib Pajak sengaja melanggar, tetapi karena friksi data: angka di pembukuan, SPT, dan data yang dimiliki DJP tidak saling nyambung. Dengan satu siklus pembukuan terintegrasi (komersial dan fiskal) yang rapi, banyak friksi ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

1. Friksi antara PPN Keluaran dan Penjualan

Pemeriksa pajak akan selalu membandingkan PPN Keluaran dengan penjualan komersial. Friksi biasanya muncul ketika:

• Faktur pajak diterbitkan, tetapi penjualan belum atau tidak tercatat di pembukuan.
• Penjualan sudah dicatat, tetapi penerbitan faktur pajak terlambat atau beda masa.
• Transaksi via marketplace / platform digital tidak terhubung dengan pencatatan penjualan.
• Retur penjualan, diskon, dan penyesuaian lain tidak tertelusur jelas ke faktur pajaknya.

Jika pola ini tidak sinkron, sangat mudah memicu SP2DK atau pemeriksaan dengan fokus pada “klarifikasi omzet” dan permintaan data mutasi rekening.

2. Friksi antara PPN Masukan dan Beban Usaha / Pembelian

PPN Masukan juga dinilai dari kewajarannya terhadap jenis usaha dan pola pembelian. Beberapa friksi yang umum:

• PPN Masukan dikreditkan atas biaya yang secara fiskal tidak boleh dikreditkan.
• Belanja operasional (umum & administrasi) tidak terpetakan jelas ke aktivitas usaha.
• Perbedaan perlakuan antara pembelian persediaan, aset tetap, dan biaya periode berjalan.
• PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran tanpa penjelasan yang layak (misalnya terkait proyek investasi atau ekspansi).

Tanpa pemetaan COA komersial → fiskal yang disiplin, koreksi “PPN tidak dapat dikreditkan” dan “biaya non-deductible” akan sering muncul.

3. Friksi Rasio Kewajaran Bisnis dan Benchmarking Sektor

DJP tidak hanya melihat angka mutlak, tetapi juga rasio dan kewajaran bisnis. Beberapa indikator yang sering diperhatikan:

• Margin kotor (gross margin) dan margin usaha dibandingkan dengan pola usaha sejenis.
• Rasio beban usaha (gaji, sewa, pemasaran) terhadap omzet.
• Perputaran persediaan, piutang, dan utang usaha.
• Tren laba rugi dari tahun ke tahun dibanding sektor/KLU yang sama.

Jika margin dan rasio perusahaan jauh di bawah atau jauh di atas benchmark, otoritas pajak akan menganggap terdapat risiko ketidakwajaran yang perlu dipetakan lebih lanjut.

4. Friksi antara Mutasi Rekening, Omzet, dan Pembukuan

Sejak beberapa tahun terakhir, mutasi rekening bank menjadi fokus penting dalam SP2DK dan pemeriksaan. Friksi umum yang sering muncul:

• Mutasi kredit bank jauh lebih besar dari omzet yang dilaporkan di SPT.
• Pencampuran dana usaha dan pribadi (setoran pemilik, penarikan, pembayaran pribadi melalui rekening perusahaan).
• Penerimaan dari marketplace, payment gateway, atau pihak ketiga yang tidak direkonsiliasi dengan penjualan.
• Pinjaman, titipan, atau transfer antar rekening yang tidak dijelaskan strukturnya di pembukuan.

Tanpa rekonsiliasi yang disiplin antara mutasi rekening, penjualan, dan laporan keuangan, friksi ini hampir pasti berujung pada klarifikasi berkepanjangan dan potensi koreksi.

5. Rasio Pajak & Benchmarking sebagai Pijakan Pengawasan

Dalam tahap pengawasan Wajib Pajak, DJP menggunakan kombinasi rasio pajak dan data benchmarking internal untuk memotret kewajaran SPT. Hasil pemantauan ini menjadi salah satu pijakan awal dalam:

• Menentukan WP yang perlu dipantau lebih dekat.
• Menyusun profil risiko WP (risk scoring).
• Memilih WP yang berpotensi mendapat SP2DK / imbauan klarifikasi.

Dengan kata lain, rasio & benchmarking bukan istilah formal dalam berita acara pemeriksaan, tetapi sangat berperan di “hulu”: jika dari awal pola SPT dan pembukuan jauh dari kewajaran sektor, WP akan lebih mudah masuk radar pengawasan dan menerima SP2DK.

6. Peran Pembukuan Terintegrasi Komersial–Fiskal

Cara paling efektif menghindari friksi-friksi di atas adalah dengan satu siklus pembukuan terintegrasi yang sejak awal sudah memikirkan dampak pajak: mulai dari pencatatan transaksi, pemilahan akun, ekualisasi PPN dan PPh, hingga penyusunan laporan fiskal sebagai dasar SPT.

Tujuan akhirnya bukan sekadar “laporan keuangan jadi” atau “SPT sudah lapor”, tetapi pembukuan yang defensible ketika diuji fiskus: data nyambung, rasio wajar, dan tidak menimbulkan friksi material antara angka komersial, fiskal, dan data pihak ketiga.

7. Contoh Pengujian Fiskus & Studi Kasus Nyata

Contoh konkret bagaimana friksi-friksi di atas muncul dalam praktik — dan bagaimana CV Solusi Kita mengurainya satu per satu — dapat dilihat pada halaman Studi Kasus Pajak CV Solusi Kita .

Di sana dijelaskan pola SP2DK, pemeriksaan, restitusi, hingga keberatan/banding yang pernah ditangani, lengkap dengan cara klarifikasi data, penataan pembukuan, dan penyusunan jawaban tertulis sehingga pengujian fiskus dapat dihadapi secara sistematis dan menenangkan.