Mengapa PP Nomor 43 Tahun 2025 Diterbitkan?
PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan diterbitkan sebagai salah satu aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan ini bertujuan membangun ekosistem pelaporan keuangan nasional yang lebih terintegrasi, transparan, kredibel, dan efisien.
Sebelum adanya pengaturan ini, pelaporan keuangan sering dilakukan melalui berbagai mekanisme yang berbeda-beda sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, atau otoritas masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelaporan berulang, perbedaan data, biaya kepatuhan yang tinggi, dan kesulitan memperoleh informasi keuangan yang konsisten.
Tujuan Utama PP 43 Tahun 2025
- Mengurangi duplikasi penyampaian laporan keuangan.
- Meningkatkan kualitas dan kredibilitas data keuangan.
- Mendorong penyusunan laporan keuangan sesuai standar.
- Memperkuat tata kelola dan transparansi dunia usaha.
- Mendukung integrasi data keuangan nasional.
Ruang Lingkup Pengaturan
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
Penguatan standar laporan keuangan.
Platform pelaporan keuangan satu pintu.
Asistensi dan manajemen mutu.
Sanksi administratif bagi pelanggaran.
Kapan PBPK Mulai Diterapkan?
Meskipun PP Nomor 43 Tahun 2025 telah berlaku sejak diundangkan pada tahun 2025, implementasi Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) direncanakan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan berbagai materi sosialisasi yang beredar, penerapan PBPK diproyeksikan mulai efektif pada tahun 2027.
Dengan demikian, periode tahun 2025–2026 dapat dipandang sebagai masa persiapan bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas pembukuan, laporan keuangan, dokumentasi transaksi, dan administrasi perusahaan sehingga lebih siap ketika sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi mulai diterapkan secara lebih luas.
Apa Itu PBPK dalam PP Nomor 43 Tahun 2025?
Platform Bersama Pelaporan Keuangan atau PBPK adalah sistem elektronik penyampaian laporan keuangan secara tunggal. Secara sederhana, PBPK dapat dipahami sebagai sistem pelaporan satu pintu yang memungkinkan laporan keuangan disampaikan melalui satu platform dan digunakan oleh kementerian, lembaga, atau otoritas yang berwenang.
Manfaat PBPK bagi Ekosistem Pelaporan Keuangan
Mengurangi pelaporan berulang kepada berbagai instansi.
Meningkatkan kualitas dan konsistensi data laporan keuangan.
Mendukung penggunaan data oleh regulator dan pengguna laporan keuangan.
Siapa yang Terdampak?
PP Nomor 43 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan lembaga keuangan. Aturan ini juga dapat menyentuh entitas yang melakukan pembukuan dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan.
Pelaku Usaha Sektor Keuangan
- Perbankan
- Pasar modal
- Asuransi
- Dana pensiun
- Pembiayaan
- Pergadaian dan fintech
Entitas yang Berinteraksi dengan Sektor Keuangan
- PT, CV, firma, koperasi, yayasan
- Emiten dan perusahaan publik
- Debitur bank atau lembaga pembiayaan
- Entitas yang wajib menyusun laporan keuangan
- Orang pribadi tertentu yang wajib pembukuan
Laporan Keuangan Harus Disusun Sesuai Standar
PP ini menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun secara lengkap, benar, dan sesuai Standar Laporan Keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan tidak cukup hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus dapat menjelaskan kondisi keuangan perusahaan secara andal.
Tanggung Jawab Manajemen dan Kualitas Audit
PP Nomor 43 Tahun 2025 menegaskan bahwa tanggung jawab atas laporan keuangan tetap berada pada pelapor. Bagi badan usaha, tanggung jawab ini berada pada pejabat tertinggi atau pejabat yang berwenang. Artinya, penggunaan jasa akuntan, konsultan, atau pihak ketiga tidak menghilangkan tanggung jawab manajemen atas kebenaran laporan keuangan.
Bagi Entitas Wajib Audit
Entitas yang wajib audit harus menyampaikan laporan keuangan auditan, laporan auditor independen, dan dokumen pendukung jika diperlukan. Laporan auditor independen juga harus terdaftar dalam sistem pendaftaran laporan auditor independen.
Independensi Auditor
Pelapor wajib menjaga independensi auditor dan tidak melakukan intervensi sejak awal perikatan, selama proses audit, hingga terbitnya opini audit atas laporan keuangan.
Pembentukan Komite Standar Laporan Keuangan
PP Nomor 43 Tahun 2025 membentuk Komite Standar Laporan Keuangan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Komite ini bertugas menyusun dan menetapkan Standar Laporan Keuangan, termasuk standar laporan keuangan syariah, panduan teknis, serta pedoman implementasi.
Ketentuan Peralihan
Selama Komite Standar belum menetapkan Standar Laporan Keuangan yang baru, standar akuntansi keuangan yang selama ini ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan tetap berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi kekosongan standar akuntansi setelah PP ini berlaku.
Kapan PP Nomor 43 Tahun 2025 Mulai Berlaku?
PP Nomor 43 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 September 2025.
Namun implementasi teknis PBPK dilakukan secara bertahap. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK paling lambat dilakukan pada tahun 2027 terhadap laporan keuangan tahun buku 2026. Sektor lainnya mengikuti tahapan yang ditetapkan pemerintah bersama kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.
Sanksi Administratif dalam PP Nomor 43 Tahun 2025
PP Nomor 43 Tahun 2025 secara khusus mengatur sanksi administratif. Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelapor yang melanggar kewajiban penyusunan maupun penyampaian laporan keuangan.
Pelanggaran yang Dapat Dikenai Sanksi
- Tidak menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan.
- Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai kewajiban.
- Menyampaikan laporan yang tidak lengkap.
- Tidak memenuhi ketentuan pelaporan melalui sistem yang diwajibkan.
Apakah Ada Nominal Denda?
PP ini tidak menyebutkan nominal denda atau besaran sanksi tertentu. Bentuk, tata cara, dan besaran sanksi administratif mengikuti ketentuan kementerian, lembaga, atau otoritas terkait sesuai sektor masing-masing.
Sanksi atas Pelanggaran Kerahasiaan Data
PP Nomor 43 Tahun 2025 juga mengatur sanksi terhadap pejabat atau pegawai kementerian, lembaga, atau otoritas yang melanggar keamanan dan kerahasiaan data laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan data keuangan menjadi bagian penting dari sistem pelaporan nasional.
Risiko Praktis bagi PT, CV, dan Badan Usaha
Walaupun PP ini belum menentukan nominal denda tertentu, pelaku usaha sebaiknya tidak menganggap kewajiban pelaporan keuangan sebagai formalitas. Perusahaan yang tidak memiliki pembukuan dan laporan keuangan yang memadai dapat menghadapi berbagai risiko praktis.
Kesulitan memenuhi kewajiban pelaporan dan potensi sanksi administratif.
Kesulitan menjelaskan transaksi saat SP2DK, pemeriksaan, atau klarifikasi data.
Kendala memperoleh pembiayaan bank, menghadapi audit, atau due diligence investor.
Praktik Akuntansi dan Pajak yang Rapi dan Benar Menjadi Semakin Penting
PP Nomor 43 Tahun 2025 memberikan sinyal kuat bahwa laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari pembukuan yang rapi dan perlakuan perpajakan yang benar sejak awal.
Solusi Praktis yang Perlu Disiapkan Perusahaan
Mencatat transaksi secara lengkap, terstruktur, dan didukung dokumen.
Mencocokkan bank, penjualan, pembelian, pajak, piutang, dan utang.
Menyusun laba rugi, neraca, arus kas, dan catatan pendukung secara wajar.
Menyesuaikan pembukuan komersial dengan koreksi fiskal dan pelaporan pajak.
Baca Juga
PP 20 Tahun 2026: Perubahan PPh Final UMKM 0,5%
Pahami perubahan perlakuan PPh Final UMKM, penggabungan omzet, dan pentingnya pembukuan bagi pelaku usaha.
RUPS Tahunan PT: Panduan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025
Ketahui kewajiban RUPS Tahunan, laporan tahunan PT, audit, dan risiko administrasi bagi perseroan terbatas.