🛫 Ringkasan PMK 71 Tahun 2025

1. Tujuan & Latar Belakang

• Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama Nataru 2025/2026.
• Tujuan kebijakan:
  • Menjaga daya beli masyarakat.
  • Mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi nasional selama liburan.
  • Memberikan subsidi fiskal melalui mekanisme PPN DTP.

2. Dasar Hukum

• UUD 1945 Pasal 17 ayat (3).
• UU PPN: UU No. 8/1983 (terakhir diubah UU No. 6/2023).
• UU No. 17/2003 (Keuangan Negara).
• UU No. 39/2008 (Kementerian Negara) jo. UU No. 61/2024.
• Perpres No. 158/2024 (Kementerian Keuangan).
• PMK No. 92/2023 (mekanisme pajak ditanggung pemerintah).
• PMK No. 124/2024 (organisasi & tata kerja Kemenkeu).

3. Definisi Penting

• PPN: Pajak atas konsumsi barang/jasa di dalam negeri.
• Badan Usaha Angkutan Udara: BUMN/BUMD atau badan hukum Indonesia (PT/koperasi) yang mengoperasikan pesawat berbayar.
• Tiket: Bukti perjanjian pengangkutan (cetak/elektronik).
• Faktur Pajak/Dokumen Tertentu: Tiket/dokumen yang dipersamakan sebagai bukti pungutan pajak.
• Penggantian: Nilai yang dibayar penumpang (tarif dasar, fuel surcharge, biaya lain yang dipungut).

4. Objek & Tarif PPN

Objek: Penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri.

5. Periode yang Mendapat Fasilitas

• Pembelian tiket: 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026.
• Tanggal penerbangan: 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.

6. Kewajiban Maskapai (PKP)

• Menerbitkan Faktur Pajak/Dokumen Tertentu (tiket).
• Menyampaikan SPT Masa PPN sesuai ketentuan.
• Melaporkan secara terpisah:
  • Penyerahan tanpa fasilitas DTP (PPN penuh).
  • Penyerahan dengan fasilitas DTP (PPN 5% dipungut, 6% DTP).

7. Pelaporan Rincian Transaksi PPN DTP

Maskapai wajib menyampaikan daftar rincian berisi minimal:

• Identitas WP (nama, NPWP, alamat).
• Bulan penerbitan tiket & nomor booking reference.
• Tanggal pembelian & tanggal penerbangan.
• Nilai penggantian, PPN terutang, PPN dipungut, dan PPN DTP.

8. Pengecualian (Tidak Dapat Fasilitas)

• Tiket dibeli atau penerbangan dilakukan di luar periode yang ditetapkan.
• Bukan kelas ekonomi.
• Maskapai terlambat menyampaikan laporan transaksi PPN DTP.

9. Pertanggungjawaban & Mekanisme Anggaran

• Pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan perundang-undangan.
• Bagian pajak yang ditanggung pemerintah dibebankan pada APBN TA 2026.

10. Tanggal Berlaku

Berlaku sejak diundangkan (tahun 2025) untuk pelaksanaan subsidi fiskal sektor transportasi udara selama periode Nataru 2025/2026.

11. Kesimpulan

• Menjaga stabilitas harga tiket pada musim puncak liburan.
• Mendukung pemulihan ekonomi nasional via peningkatan mobilitas.
• Meringankan beban penumpang ekonomi dengan PPN DTP 6%.