PMK 37 Tahun 2025: Panduan Lengkap Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace

01Apa Itu PMK 37 Tahun 2025?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui marketplace.

PMK ini ditetapkan pada 11 Juni 2025, diundangkan dan mulai berlaku pada 14 Juli 2025. Implementasi pemungutan dilakukan setelah DJP menunjuk marketplace tertentu sebagai pihak lain.

02Ringkasan Ketentuan Utama

03Marketplace yang Telah Ditunjuk DJP

Pada 1 Juli 2026, DJP menunjuk empat penyelenggara PMSE. Pemungutan oleh keempat platform dimulai 1 Agustus 2026.

04Alur Pemungutan PPh Marketplace

Besarnya dana yang ditransfer ke rekening pedagang tidak selalu sama dengan omzet. Dana bersih dapat telah dikurangi PPh Pasal 22, komisi, biaya layanan, retur, refund, iklan, dan potongan lain.

05Siapa yang Menjadi Subjek Pemungutan?

Subjeknya adalah pedagang dalam negeri, yaitu orang pribadi atau badan yang antara lain menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis dan bertransaksi menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau nomor telepon berkode Indonesia.

Cakupannya dapat meliputi orang pribadi, PT, perseroan perorangan, CV, firma, koperasi, bentuk usaha tetap, penyedia jasa, perusahaan ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lain yang bertransaksi dengan pembeli melalui PMSE, sepanjang memenuhi ketentuan.

06Tarif PPh Pasal 22 Marketplace

Contoh penjual non-PKP

Nilai barang Rp1.000.000 dan seluruh nilai menjadi dasar pemungutan. PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% × Rp1.000.000 = Rp5.000.

Apakah merupakan tambahan pajak?

Tidak selalu. Untuk pedagang yang dikenai PPh Final, pungutan menjadi bagian pelunasan PPh Final sesuai ketentuan. Untuk pedagang yang tidak berada dalam rezim PPh Final, pungutan pada prinsipnya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan.

07Fasilitas Orang Pribadi dengan Omzet Sampai Rp500 Juta

Pedagang orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tahun berjalan sampai dengan Rp500 juta dapat tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang menyampaikan surat pernyataan bermeterai sesuai format PMK 37 Tahun 2025.

Jika omzet kumulatif melampaui Rp500 juta, pedagang wajib menyampaikan pernyataan perubahan paling lambat akhir bulan saat batas tersebut terlampaui. Berdasarkan contoh resmi DJP, pemungutan dilakukan mulai bulan berikutnya.

08Transaksi yang Tidak Dilakukan Pemungutan

PMK 37 Tahun 2025 mengatur pengecualian tertentu. Contoh yang telah ditegaskan DJP antara lain:

• penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi;
• penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
• penjualan pulsa dan kartu perdana; dan
• transaksi lain yang secara spesifik dikecualikan dalam PMK.

Pengecualian harus dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Jangan hanya mengandalkan jenis usaha atau keterangan pada akun.

09Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemungutan

Dokumen tagihan yang diterbitkan melalui sistem marketplace dapat dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya perlu memuat identitas transaksi sebagaimana dipersyaratkan PMK, termasuk nomor dan tanggal dokumen, marketplace, akun pedagang, identitas pembeli berupa nama dan alamat, rincian barang/jasa, nilai transaksi, serta PPh yang dipungut.

Dokumen pembetulan atau pembatalan transaksi juga penting disimpan karena menjadi dasar koreksi pungutan.

10Apakah Invoice Marketplace Sama dengan Faktur Pajak?

Tidak otomatis. Kedudukan invoice dalam PMK 37 Tahun 2025 adalah sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Faktur Pajak berada dalam rezim PPN dan memiliki dasar hukum serta persyaratan tersendiri.

11Penjual PKP dan Penghitungan PPN

Penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tidak menghapus kewajiban penjual yang berstatus PKP. PKP tetap wajib menghitung, memungut, membuat Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan.

Harga sudah termasuk PPN

Jika harga yang dibayar pembeli sudah termasuk PPN, nilai PPN harus dipisahkan terlebih dahulu. Dasar PPh Pasal 22 tidak termasuk PPN dan PPnBM.

12Voucher, Cashback, Ongkir, Retur, dan Refund

Komponen transaksi marketplace tidak boleh disamaratakan. Perlakuannya bergantung pada siapa yang menanggung biaya atau potongan dan bagaimana dokumen transaksi disusun.

13Fee dan Biaya Marketplace

Komisi, biaya administrasi, biaya layanan, biaya iklan, biaya program promosi, dan potongan lainnya tidak boleh langsung dikurangkan dari omzet ketika pembukuan dibuat.

Metode yang lebih tepat adalah mencatat penjualan bruto, kemudian mencatat setiap fee sebagai beban secara terpisah berdasarkan laporan marketplace dan dokumen pendukung.

14Pembukuan dan Contoh Jurnal

Contoh sederhana penjual non-PKP

Penjualan bruto Rp1.000.000, PPh Pasal 22 Rp5.000, dan fee marketplace Rp30.000.

Nama akun PPh perlu disesuaikan dengan rezim pajak pedagang dan kebijakan akuntansi. Bagi PKP, tambahkan pencatatan PPN Keluaran secara terpisah.

15Rekonsiliasi Omzet Marketplace

Rekonsiliasi sebaiknya dilakukan setiap bulan, bukan menunggu penyusunan SPT Tahunan.

Data minimum yang dicocokkan

• laporan order, pesanan selesai, dan pembatalan;
• invoice atau dokumen tagihan;
• laporan settlement dan mutasi rekening;
• PPh Pasal 22 yang dipungut;
• fee, iklan, voucher, cashback, dan subsidi ongkir;
• Faktur Pajak dan SPT Masa PPN bagi PKP;
• persediaan, harga pokok penjualan, dan laporan keuangan; serta
• SPT Tahunan.

16Pelaporan dalam SPT dan Coretax

PPh Pasal 22 yang telah dipungut perlu direkonsiliasi dengan dokumen tagihan dan data yang tersedia dalam administrasi perpajakan. Perlakuan dalam SPT Tahunan bergantung pada status PPh pedagang.

• Pedagang dalam rezim PPh Final: pungutan diperhitungkan sebagai bagian pelunasan PPh Final sesuai ketentuan.
• Pedagang dengan tarif umum: pungutan diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan sepanjang memenuhi persyaratan.
• Penjual PKP: tetap melaporkan PPN sesuai Faktur Pajak dan data transaksi, terpisah dari pemungutan PPh Pasal 22.

17Risiko SP2DK bagi Seller Marketplace

Marketplace yang ditunjuk wajib menyetor, melaporkan, dan menyampaikan informasi kepada DJP. Data tersebut dapat dibandingkan dengan SPT Tahunan, SPT Masa PPN, Faktur Pajak, laporan keuangan, rekening bank, dan sumber data lainnya.

Selisih belum tentu merupakan omzet tersembunyi. Penyebabnya dapat berupa PPN, retur, pembatalan, voucher, ongkir, perbedaan periode, pencatatan ganda, atau transaksi titipan. Namun seluruh penyebab harus dapat dibuktikan.

18Risiko Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan, fiskus dapat menguji keterkaitan antara data marketplace dan seluruh audit trail transaksi.

• invoice dan laporan penjualan;
• rekening settlement dan rekening bank;
• stok, pembelian, dan harga pokok;
• data ekspedisi dan resi pengiriman;
• Faktur Pajak keluaran;
• retur, refund, dan pembatalan;
• fee marketplace dan biaya iklan;
• pembukuan serta SPT.

Pembukuan defensibel bukan sekadar menghasilkan laba rugi. Pembukuan harus memungkinkan setiap angka ditelusuri kembali ke dokumen sumber.

19Contoh Kasus Praktis

Kasus 1 — Orang pribadi omzet belum Rp500 juta

Seller telah menyampaikan surat pernyataan bermeterai dan omzet kumulatif seluruh usaha masih di bawah Rp500 juta. Marketplace tidak melakukan pemungutan sepanjang persyaratan tetap terpenuhi.

Kasus 2 — Omzet melampaui Rp500 juta

Omzet kumulatif melampaui batas pada bulan Maret. Seller menyampaikan pernyataan perubahan paling lambat akhir Maret dan pemungutan mulai April, sesuai contoh dalam FAQ DJP.

Kasus 3 — Penjual PKP, harga sudah termasuk PPN

Total invoice Rp1.110.000, terdiri dari harga sebelum PPN Rp1.000.000 dan PPN efektif Rp110.000. Dasar PPh Pasal 22 adalah Rp1.000.000, sehingga pungutan Rp5.000.

Kasus 4 — Dana masuk bank lebih kecil dari omzet

Omzet Rp100 juta, fee Rp4 juta, PPh Pasal 22 Rp500 ribu, dan refund Rp2 juta. Dana bersih bukan omzet; seluruh komponen harus dicatat terpisah.

Kasus 5 — Multi-marketplace

Omzet Rp500 juta dihitung dari seluruh marketplace dan toko offline secara keseluruhan, bukan dari masing-masing akun.

20Kesalahan yang Sering Dilakukan Seller

1. Mencatat dana bersih yang masuk bank sebagai omzet.
2. Menganggap invoice marketplace otomatis merupakan Faktur Pajak.
3. Tidak memisahkan PPN dari harga inklusif PPN.
4. Menghitung batas Rp500 juta per toko atau per marketplace.
5. Tidak memperbarui surat pernyataan setelah omzet melampaui batas.
6. Tidak menyimpan dokumen tagihan, pembetulan, dan pembatalan.
7. Mencatat voucher marketplace sama dengan voucher penjual.
8. Mengurangkan fee langsung dari penjualan tanpa pencatatan bruto.
9. Tidak mencocokkan pungutan dengan SPT dan Coretax.
10. Baru melakukan rekonsiliasi setelah menerima SP2DK.

21Checklist Kepatuhan Bulanan

• Unduh laporan penjualan dan settlement setiap bulan.
• Cocokkan seluruh invoice, retur, refund, dan pembatalan.
• Pisahkan omzet, PPN, PPh Pasal 22, ongkir, voucher, serta fee.
• Rekonsiliasi dana settlement dengan mutasi bank.
• Pastikan data NPWP/NIK dan nama seller sesuai.
• Perbarui status omzet Rp500 juta jika terjadi perubahan.
• Rekonsiliasi Faktur Pajak dan SPT Masa PPN bagi PKP.
• Rekonsiliasi PPh Pasal 22 dengan SPT Tahunan.
• Simpan dokumen elektronik secara terstruktur.
• Buat kertas kerja penjelasan selisih.

22Panduan Lanjutan dan Artikel Turunan