PER-18/PJ/2025: Tindak Lanjut atas Data Konkret

Ringkasnya: DJP menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2025 sebagai dasar penanganan data konkret—data spesifik yang dapat dihitung/diuji secara sederhana—melalui jalur pengawasan dan/atau pemeriksaan spesifik. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan proses yang akuntabel.

Latar Belakang & Tujuan

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan data yang dimiliki DJP.
2. Kepastian hukum & akuntabilitas dalam menindaklanjuti data konkret.
3. Sinkronisasi dengan aturan pemeriksaan pajak (terkait PMK Pemeriksaan Pajak terbaru).

Apa Itu “Data Konkret” Menurut PER-18/PJ/2025?

Data konkret adalah data yang diperoleh/dimiliki DJP yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan dan memerlukan pengujian sederhana. Antara lain:

1. Faktur Pajak disetujui sistem DJP tetapi belum/tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.
2. Bukti potong/pungut PPh yang belum/tidak dilaporkan di SPT Masa PPh.
3. Bukti transaksi/data perpajakan lain yang relevan, misalnya:
   1. Kompensasi LB PPN yang tidak didukung SPT Masa sebelumnya.
   2. Penghitungan kembali Pajak Masukan oleh PKP yang tidak berhak memakai pedoman proporsional.
   3. PPN disetor di muka yang kurang/tidak dibayar.
   4. Pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan.
   5. Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai.
   6. Penghasilan tidak/kurang dilaporkan (berdasar bukti potong) atau kekeliruan penggunaan norma.
   7. Data/ket. dari ketetapan/keputusan/putusan sengketa yang inkrah untuk menghitung pajak terutang.
   8. Data yang sudah diterbitkan SP2DK + BA permintaan penjelasan yang disetujui WP namun belum dipenuhi.

Mekanisme Tindak Lanjut

1. Pengawasan – klarifikasi administratif, permintaan penjelasan, dan koreksi sukarela bila perlu.
2. Pemeriksaan Spesifik atas Data Konkret – sesuai ketentuan pemeriksaan pajak (bersifat terarah pada data).

Rekomendasi Praktis agar Tetap Patuh

• Lakukan rekonsiliasi berkala antara faktur keluaran, PM, dan SPT Masa PPN.
• Pastikan seluruh bukti potong/pungut telah dilaporkan pada SPT Masa PPh yang benar.
• Evaluasi insentif yang dimanfaatkan—pastikan sesuai syarat & dokumentasinya lengkap.
• Segera tanggapi klarifikasi dari DJP dan siapkan dokumen pendukung.
• Konsultasikan kasus spesifik (mis. SP2DK yang belum dipenuhi) dengan konsultan berizin.

Sumber resmi: Pajak.go.id – Tindak Lanjut atas Data Konkret