Praktik Payroll dan PPh Pasal 21

Tunjangan PPh, Gross Up, dan Penghasilan Nett dalam Praktik PPh Pasal 21

Memahami Pengaruh Tunjangan PPh terhadap Penghasilan Bruto, Take Home Pay, TER, dan Rekalkulasi Akhir Tahun

Dalam praktik payroll modern, penghasilan pegawai tidak selalu menggunakan skema gross biasa. Banyak perusahaan menggunakan metode gross up, memberikan tunjangan PPh, atau menjanjikan penghasilan nett agar take home pay pegawai tetap sesuai kesepakatan. Kondisi ini penting dipahami karena mempengaruhi struktur penghasilan bruto, dasar pengenaan PPh Pasal 21, penerapan TER, hingga rekonsiliasi masa pajak terakhir.

Gross Pajak dipotong dari penghasilan pegawai sehingga take home pay berkurang setelah PPh 21.

Nett Pegawai dijanjikan menerima penghasilan bersih tertentu dan pajak secara ekonomis ditanggung perusahaan.

Gross Up Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang ikut menjadi penghasilan bruto pegawai.

Dalam konteks PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023, tunjangan PPh pada prinsipnya perlu dianalisis apakah menjadi bagian dari penghasilan bruto yang mempengaruhi penerapan TER Bulanan maupun rekalkulasi PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.

Ilustrasi PPh 21 karyawan metode Gross Up atau Nett oleh CV Solusi Kita Konsultan Pajak Bandung untuk perbandingan efisiensi pajak karyawan dan perusahaan — Ilustrasi edukasi mengenai perbandingan metode PPh 21 karyawan Gross Up dan Nett yang membahas perbedaan beban pajak, take home pay, serta dampaknya terhadap biaya perusahaan. Visual ini digunakan oleh CV Solusi Kita Konsultan Pajak Bandung untuk membantu wajib pajak dan pelaku usaha memahami strategi penggajian dan efisiensi PPh 21 secara lebih sistematis dan mudah dipahami.

Tunjangan PPh, Gross Up, dan Penghasilan Nett dalam Praktik PPh Pasal 21

Dalam praktik penggajian, tidak semua pegawai menerima penghasilan dengan skema yang sama. Ada perusahaan yang menggunakan skema gross, ada yang memberikan tunjangan PPh, dan ada juga yang menjanjikan penghasilan nett atau take home pay tertentu.

Kondisi ini penting dipahami karena dalam penerapan PPh Pasal 21, khususnya setelah berlakunya PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023, dasar penghitungan pajak tetap harus dilihat dari struktur penghasilan bruto pegawai.

Inti praktisnya:
Jika perusahaan memberikan tunjangan PPh kepada pegawai, maka tunjangan tersebut pada umumnya menjadi bagian dari penghasilan bruto yang ikut diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

1. Skema Gross

Pada skema gross, PPh Pasal 21 secara ekonomis ditanggung oleh pegawai. Gaji atau penghasilan bruto dihitung terlebih dahulu, kemudian dipotong PPh 21, sehingga take home pay pegawai menjadi lebih kecil setelah pajak.

2. Skema Nett

Pada skema nett, perusahaan menjanjikan jumlah penghasilan bersih tertentu kepada pegawai. Pajak secara ekonomis ditanggung oleh perusahaan agar pegawai tetap menerima nilai bersih sesuai kesepakatan.

3. Skema Gross Up

Pada skema gross up, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai. Tunjangan pajak tersebut menjadi tambahan penghasilan bruto dan ikut menjadi objek PPh Pasal 21.

Perbedaan Gross, Nett, dan Gross Up

Skema	Makna Praktis	Dampak ke Pegawai	Dampak ke Perusahaan
Gross	PPh 21 dipotong dari penghasilan pegawai.	Take home pay berkurang karena pajak.	Perusahaan hanya membayar penghasilan bruto sesuai kontrak.
Nett	Pegawai dijanjikan menerima penghasilan bersih tertentu.	Pegawai menerima nilai bersih sesuai kesepakatan.	Perusahaan menanggung beban pajak secara ekonomis.
Gross Up	Perusahaan memberi tunjangan pajak yang ikut menjadi penghasilan bruto.	Pegawai menerima tambahan tunjangan pajak dan dipotong PPh 21 atas bruto yang lebih besar.	Tunjangan pajak dapat lebih rapi secara administrasi karena tercatat sebagai komponen penghasilan.

Bagaimana Tunjangan PPh Dipahami dalam PPh Pasal 21?

Tunjangan PPh pada dasarnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk membantu menanggung beban PPh Pasal 21. Karena diberikan kepada pegawai, tunjangan ini pada umumnya masuk sebagai bagian dari penghasilan bruto.

Dengan demikian, ketika perusahaan memberikan tunjangan PPh, maka dasar pemotongan PPh Pasal 21 tidak hanya melihat gaji pokok, tetapi juga komponen penghasilan lain seperti tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, THR, lembur, natura atau kenikmatan tertentu, serta tunjangan pajak itu sendiri.

Dalam konteks TER:
Apabila pegawai termasuk kategori yang menggunakan TER Bulanan, maka penghasilan bruto yang menjadi dasar penghitungan perlu mencerminkan seluruh komponen penghasilan bruto pada bulan tersebut, termasuk tunjangan PPh apabila diberikan sebagai komponen penghasilan.

Ilustrasi Sederhana Skema Gross, Nett, dan Gross Up

Kondisi	Contoh Praktik	Catatan Pajak
Gross	Gaji bruto Rp10.000.000, lalu dipotong PPh 21.	Pegawai menerima bersih setelah dikurangi PPh 21.
Nett	Pegawai dijanjikan menerima bersih Rp10.000.000.	Perusahaan perlu menghitung pajak agar take home pay tetap sesuai nilai bersih yang dijanjikan.
Gross Up	Gaji ditambah tunjangan pajak, lalu total bruto dipotong PPh 21.	Tunjangan pajak menjadi objek PPh 21 dan ikut masuk penghasilan bruto.

Hubungannya dengan PP 58 dan PMK 168

Setelah adanya PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023, skema tunjangan PPh tetap perlu diperhatikan karena TER Bulanan diterapkan atas penghasilan bruto pada masa pajak tertentu. Jika tunjangan PPh diberikan sebagai bagian dari penghasilan pegawai, maka nilainya perlu masuk ke dalam bruto bulan tersebut.

Pada masa pajak terakhir, seluruh penghasilan pegawai selama setahun tetap direkonsiliasi menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, meskipun pemotongan bulanan menggunakan TER, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa total penghasilan bruto, pengurang yang diperbolehkan, PTKP, dan PPh yang telah dipotong sudah dihitung secara benar.

Poin penting:
Tunjangan PPh tidak menghilangkan kewajiban pemotongan PPh 21. Justru tunjangan tersebut perlu dianalisis apakah menjadi bagian dari penghasilan bruto dan bagaimana dampaknya terhadap pemotongan bulanan serta rekalkulasi akhir tahun.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Menganggap penghasilan nett berarti tidak perlu menghitung PPh Pasal 21.
Tidak memasukkan tunjangan PPh sebagai bagian dari penghasilan bruto.
Menyamakan skema nett dengan gross up tanpa melihat perlakuan administrasi dan pembukuan.
Tidak melakukan rekalkulasi masa pajak terakhir untuk pegawai tetap.
Tidak menjelaskan dalam kontrak kerja apakah penghasilan bersifat gross, nett, atau gross up.
Tidak menyelaraskan slip gaji, bukti potong, dan pencatatan biaya perusahaan.

Kesimpulan Praktis

Dalam praktik PPh Pasal 21, penghasilan pegawai tidak selalu bersifat gross. Banyak perusahaan menerapkan penghasilan nett, memberikan tunjangan PPh, atau menggunakan metode gross up agar take home pay pegawai tetap sesuai kesepakatan.

Namun dari sudut pandang perpajakan, perusahaan tetap harus menghitung penghasilan bruto secara benar. Apabila tunjangan PPh diberikan kepada pegawai, maka tunjangan tersebut pada umumnya menjadi bagian dari penghasilan bruto yang ikut diperhitungkan dalam PPh Pasal 21.

Prinsip praktisnya: tentukan dulu apakah skema penghasilan pegawai bersifat gross, nett, atau gross up. Setelah itu, susun komponen bruto dengan benar sebelum menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023.