← Kembali ke Studi Kasus Pajak
SP2DK – Pengurangan & Pemungutan PPh

Studi Kasus SP2DK Pengurangan & Pemungutan PPh

Klarifikasi atas indikasi kurang potong/kurang pungut PPh (Pasal 21/23/26) berdasarkan data pihak ketiga dan pola biaya di laporan keuangan.

Jenis: SP2DK Pengurangan & Pemungutan PPh Segmen: WP Badan – Jasa & Perdagangan Status Akhir: Koreksi terbatas + pembetulan SPT

SP2DK ini dikirim karena DJP menemukan adanya biaya jasa, sewa, dan pembayaran ke pihak luar yang secara teori seharusnya dipotong atau dipungut PPh Pasal 21, 23, atau 26, tetapi tidak seluruhnya tercermin dalam bukti potong maupun SPT Masa/ Tahunan. Fokus pendampingan adalah membedakan mana benar-benar kurang potong/pungut, mana yang sekadar salah klasifikasi atau bukan objek PPh pemotongan/pemungutan.

Ringkasan singkat: Melalui pemetaan biaya, pengujian kontrak, dan rekonsiliasi bukti potong, dilakukan klarifikasi atas jenis pembayaran yang menjadi objek PPh 21/23/26. Hasilnya, sebagian besar dianggap telah sesuai ketentuan, sebagian kecil dilakukan pembetulan dan setor kekurangan pajak secara terukur tanpa eskalasi ke pemeriksaan penuh.

1. Profil Wajib Pajak & Pola Transaksi

Wajib Pajak adalah badan usaha yang:

  • Memiliki banyak tenaga ahli (konsultan, trainer, freelance) dibayar per proyek,
  • Menyewa gedung/ruang kantor, peralatan, serta menggunakan jasa pihak ketiga,
  • Melakukan pembayaran fee marketing, komisi penjualan, dan jasa profesional lain.

Di pembukuan, seluruh pembayaran tersebut tercampur di beberapa akun biaya tanpa penandaan yang jelas mana yang sudah dipotong PPh dan mana yang belum.

2. Sorotan DJP dalam SP2DK

  • PPh 21: honor tenaga ahli, fee pengajar, jasa individu tertentu.
  • PPh 23: jasa profesional, sewa selain tanah/bangunan, imbalan jasa lainnya.
  • PPh 26: pembayaran ke subjek pajak luar negeri tanpa bukti tax treaty.

DJP membandingkan total biaya di akun-akun tertentu dengan jumlah pemotongan/pemungutan yang dilaporkan di SPT Masa PPh terkait dan menemukan gap yang signifikan.

3. Isi SP2DK & Permasalahan Utama

SP2DK memuat daftar biaya dari pembukuan dan/atau laporan pihak ketiga (e-Bupot, perbankan, vendor) yang dinilai berpotensi menjadi objek PPh pemotongan/pemungutan. Inti pertanyaan fiskus:

  • Mengapa nilai pemotongan PPh 21/23/26 jauh di bawah total biaya jasa dan sewa?
  • Apakah terdapat pembayaran yang seharusnya dipotong PPh tetapi dicatat sebagai biaya biasa?
  • Apakah bukti potong telah diberikan kepada penerima penghasilan sesuai ketentuan?
  • Bagaimana perlakuan pajak atas pembayaran ke pihak luar negeri tanpa dokumen tax treaty?

4. Alur Problem Solving oleh Tim Konsultan

1
Memetakan akun biaya berisiko fiskal tinggi Mengelompokkan biaya jasa, sewa, komisi, dan pembayaran lain yang berpotensi objek PPh 21/23/26. Data diambil dari buku besar, jurnal pengeluaran kas/bank, dan daftar pembayaran vendor.
2
Mencocokkan dengan SPT Masa PPh 21/23/26 Dibuat matriks per jenis PPh: total biaya potensial vs nilai dasar pemotongan vs PPh yang sudah disetor dan dilaporkan. Dari sini tampak mana biaya yang tidak/belum dipotong.
3
Menelaah kontrak dan sifat penghasilan Setiap jenis pembayaran dilihat lagi substansinya: apakah betul jasa, bonus, komisi, atau justru penggantian biaya/ reimbursement, maupun pembayaran pihak ketiga atas nama perusahaan.
4
Menghitung kekurangan potong/pungut yang material Untuk transaksi yang terbukti belum dipotong padahal objek PPh, dilakukan simulasi tarif, dasar pemotongan, dan perhitungan kekurangan pajak yang masih dapat dibayar secara proporsional.
5
Menyusun kronologi & jawaban tertulis ke fiskus Hasil pemetaan dituangkan dalam jawaban SP2DK: mana yang sudah dipotong benar, mana yang bukan objek, dan mana yang diakui sebagai kurang potong/pungut dengan rencana pembayaran dan pembetulan SPT.

5. Langkah Perbaikan yang Dilakukan

  • Menyusun daftar rinci transaksi per jenis PPh (21, 23, 26) lengkap dengan:
    • tanggal, lawan transaksi, dasar pengenaan pajak, tarif, dan status bukti potong;
    • pemisahan jelas antara objek dan non-objek pemotongan/pemungutan.
  • Melakukan pembetulan SPT Masa untuk bulan-bulan yang terdapat kekurangan pemotongan.
  • Melakukan setor kekurangan PPh berikut sanksi sesuai ketentuan, dengan perhitungan yang dikomunikasikan dulu kepada manajemen.
  • Menata ulang SOP internal: setiap pembayaran jasa/sewa harus melewati cek list PPh sebelum dibayar.
  • Menyusun format mapping akun biaya ke jenis PPh, agar tahun-tahun berikutnya lebih mudah diawasi.

6. Hasil Akhir & Pelajaran dari Kasus

  • DJP menerima klarifikasi bahwa tidak semua biaya adalah objek PPh pemotongan/pemungutan.
  • Kekurangan pemotongan yang diakui dibayar dan dilaporkan melalui pembetulan SPT Masa.
  • SP2DK dinyatakan selesai di tahap klarifikasi, tanpa berlanjut ke pemeriksaan umum.
  • Perusahaan memiliki peta risiko PPh yang jelas per jenis transaksi.
  • Kedepan, setiap kontrak dan invoice vendor sudah diklasifikasikan sejak awal: objek/non-objek PPh.

Butuh Pendampingan SP2DK Pengurangan & Pemungutan PPh?

Jika Anda menerima SP2DK yang menyoroti pengurangan dan pemungutan PPh, penanganannya perlu dilakukan dengan pemetaan data yang tenang dan terukur. Tim CV Solusi Kita membantu menelusuri transaksi, menghitung kekurangan yang material, dan menyiapkan jawaban tertulis yang defensibel agar masalah selesai tanpa sengketa berkepanjangan.

Konsultasi SP2DK Pengurangan & Pemungutan PPh