SP2DK Neraca vs Data E-Faktur: Contoh Problem Solving

Banyak Wajib Pajak menerima SP2DK karena terdapat perbedaan antara angka penjualan di neraca laporan keuangan dengan rekapitulasi penyerahan di sistem e-Faktur. Jika tidak dijelaskan dengan baik, selisih tersebut dapat dianggap sebagai omzet yang belum dilaporkan sehingga berpotensi menimbulkan koreksi pajak dan sanksi yang tidak perlu.

1. Akar Masalah: Mengapa Neraca dan E-Faktur Bisa Berbeda?

Setelah dilakukan penelaahan awal terhadap laporan keuangan, SPT PPN, serta data e-Faktur yang diunduh dari aplikasi DJP, ditemukan beberapa sumber perbedaan:

• Penjualan tunai non-PKP yang dicatat sebagai penjualan di laporan keuangan, tetapi tidak seluruhnya diterbitkan faktur pajak karena pembeli bukan Pengusaha Kena Pajak (non-PKP).
• Pencatatan retur penjualan yang sudah dikoreksi di laporan keuangan, namun belum seluruhnya dibuat nota retur atau pembatalan e-Faktur di sistem.
• Penjualan tahun lalu yang baru diterbitkan faktur pajak di tahun berjalan (faktur pajak terlambat) sehingga muncul di rekap e-Faktur tahun sekarang, padahal omzetnya sudah diakui di laporan keuangan tahun sebelumnya.
• Kesalahan pengelompokan akun, di mana sebagian penjualan dicatat sebagai “pendapatan lain-lain” di laporan keuangan namun di e-Faktur tetap masuk sebagai penyerahan BKP/JKP.

2. Risiko Jika SP2DK Tidak Ditangani dengan Baik

Jika Wajib Pajak tidak merespons SP2DK atau memberikan penjelasan yang kurang lengkap, risiko yang mungkin timbul antara lain:

• SP2DK dapat berlanjut menjadi pemeriksaan pajak dengan ruang lingkup yang lebih luas.
• Fiskus berpotensi melakukan koreksi penjualan berdasarkan data e-Faktur tanpa rekonsiliasi yang tepat, sehingga muncul SKPKB dengan pokok pajak dan sanksi yang besar.
• Reputasi kepatuhan Wajib Pajak menurun di sistem administrasi perpajakan (profil risiko meningkat).

3. Langkah Problem Solving yang Dilakukan

Untuk merespons SP2DK secara defensibel dan terukur, dilakukan beberapa langkah terstruktur sebagai berikut:

• Mengumpulkan data dasar
  Mengunduh seluruh rekap e-Faktur masa pajak terkait, laporan penjualan dari sistem akuntansi, serta neraca & laporan laba rugi yang menjadi dasar SPT Tahunan PPh Badan.
• Membuat tabel rekonsiliasi penjualan
  Menyusun tabel yang menjelaskan perbedaan antara: Penjualan menurut laporan keuangan vs Penyerahan menurut data e-Faktur per kelompok transaksi (penjualan non-PKP, retur, faktur tertunda, dan lain-lain).
• Menandai transaksi khusus
  Memberi tanda untuk transaksi yang:
  • Sudah diakui sebagai omzet tahun sebelumnya tetapi faktur pajaknya muncul di tahun berjalan.
  • Merupakan retur atau pembatalan yang belum dikoreksi penuh di sistem e-Faktur.
  • Bukan objek PPN tetapi tercatat dalam sistem penjualan internal.
• Menguji konsistensi ke SPT PPN dan PPh
  Memastikan bahwa seluruh penyerahan yang ada di e-Faktur sudah tercermin di SPT PPN, dan total omzet yang menjadi dasar SPT PPh Badan telah mempertimbangkan koreksi tersebut.
• Menyusun surat penjelasan SP2DK
  Menyusun penjelasan tertulis yang sistematis: latar belakang usaha, prosedur pencatatan, ringkasan rekonsiliasi, tabel perbedaan, serta kesimpulan bahwa selisih angka telah dijelaskan dan tidak menimbulkan tambahan pajak terutang secara material.
• Menyiapkan lampiran pendukung
  Melampirkan:
  • Rekap rekonsiliasi neraca vs data e-Faktur.
  • Cuplikan jurnal akuntansi dan bukti retur (jika ada).
  • Ringkasan hubungan omzet di SPT PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan.

4. Hasil Akhir Pendampingan

Setelah penjelasan dan rekonsiliasi disampaikan dengan lengkap, fiskus dapat memahami bahwa:

• Perbedaan angka bukan karena omzet yang belum dilaporkan, tetapi karena perbedaan waktu pengakuan dan teknis pencatatan.
• Tidak terdapat tambahan pajak terutang yang material, sehingga SP2DK dapat dinyatakan selesai tanpa berlanjut ke pemeriksaan.
• Wajib Pajak memperoleh masukan untuk merapikan pembukuan dan prosedur penerbitan faktur pajak ke depan agar selisih serupa tidak terulang.

5. Pelajaran Penting bagi Wajib Pajak

Dari kasus SP2DK Neraca vs Data e-Faktur ini, terdapat beberapa pelajaran praktis:

• Pembukuan yang rapi dan terintegrasi dengan data e-Faktur sangat membantu saat dilakukan rekonsiliasi.
• Penerbitan faktur pajak sebaiknya mengikuti waktu penyerahan barang/jasa untuk menghindari selisih periode.
• Setiap retur atau pembatalan transaksi sebaiknya segera diikuti dengan nota retur atau pembatalan e-Faktur.
• SP2DK sebaiknya direspons dengan data dan analisis, bukan dengan rasa panik.