SP2DK Biaya Deductible & Non-Deductible: Penyebab, Risiko Koreksi, dan Cara Aman Menjawab

1. Apa Itu Biaya Deductible dan Non-Deductible?

a. Biaya Deductible

Biaya deductible adalah biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 UU PPh dan prinsip business purpose test. Artinya, biaya tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan kegiatan usaha dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat umum biaya deductible antara lain:

• ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
• wajar dan proporsional,
• didukung bukti transaksi yang memadai,
• tidak termasuk biaya yang dilarang menurut Pasal 9 UU PPh.

Contoh biaya yang umumnya bersifat deductible:

• pembelian bahan baku dan barang dagangan,
• gaji, tunjangan, dan lembur karyawan,
• biaya listrik, sewa kantor, ATK, dan utilitas lain,
• biaya pemasaran dan promosi,
• penyusutan dan amortisasi sesuai ketentuan,
• fee konsultan yang didukung kontrak dan laporan pekerjaan.

b. Biaya Non-Deductible

Biaya non-deductible adalah biaya yang secara pembukuan mungkin sah dan benar-benar dikeluarkan perusahaan, tetapi menurut ketentuan fiskal tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Pengaturannya antara lain terdapat dalam Pasal 9 UU PPh.

Contoh biaya non-deductible antara lain:

• pembagian laba atau dividen kepada pemegang saham,
• gaji pemilik atau pemegang saham tertentu,
• PPh final dan PPh yang ditanggung pemberi kerja,
• biaya untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final atau bukan objek pajak,
• sanksi administrasi pajak (denda, bunga, kenaikan),
• biaya yang bersifat pribadi bagi pemilik atau direksi,
• natura/kenikmatan yang tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak karyawan.

2. Kenapa DJP Menerbitkan SP2DK Biaya Deductible – Non-Deductible?

DJP menerbitkan SP2DK biaya umumnya karena sistem analisis data (berbasis SPT, pembukuan, perbankan, dan data pihak ketiga) menemukan indikasi ketidakwajaran pengakuan biaya. Beberapa pemicu yang sering muncul:

a. Biaya sangat besar tidak sebanding dengan omzet

Contoh: omzet perusahaan Rp 300 juta tetapi biaya tercatat Rp 290 juta, sehingga laba bersih sangat tipis. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan dugaan bahwa sebagian biaya merupakan biaya non-deductible yang diselipkan sebagai biaya usaha biasa.

b. Biaya signifikan tanpa dukungan dokumen memadai

DJP melihat adanya biaya jasa konsultan, fee, atau jasa profesional dengan nilai besar, tetapi:

• tidak ada kontrak atau SPK,
• tidak ada laporan hasil pekerjaan,
• tidak jelas hubungan langsungnya dengan usaha.

c. Bentuk biaya dianggap tidak berkaitan dengan kegiatan usaha

Pembelian aset mewah yang lebih bersifat konsumtif, biaya perawatan rumah pribadi, atau pengeluaran lain yang sebenarnya dinikmati pemilik/direktur namun dicatat sebagai biaya perusahaan dapat menjadi perhatian DJP.

d. Pola biaya di perbankan berbeda dengan jenis usaha

Transfer besar berulang ke rekening pribadi atau pihak terafiliasi tanpa penjelasan memadai dapat dianggap sebagai biaya tidak wajar atau pembagian laba terselubung.

e. Biaya terkait penghasilan yang dikenai PPh final atau bukan objek

Biaya yang timbul untuk memperoleh penghasilan yang sudah dikenai PPh final atau bukan objek pajak pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Jika tetap diakui, potensi koreksi akan muncul.

3. Contoh Kasus yang Sering Dipersoalkan DJP

4. Risiko Jika Salah Mengakui Biaya Deductible – Non-Deductible

Jika setelah analisis DJP menyimpulkan bahwa sebagian biaya yang diakui deductible seharusnya non-deductible, beberapa risiko yang mungkin muncul antara lain:

1) Koreksi Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Biaya yang dikoreksi akan menambah laba fiskal. Akibatnya, Penghasilan Kena Pajak meningkat dan PPh Badan terutang menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan semula.

2) Penerbitan SKPKB PPh Badan

Atas selisih PPh yang kurang dibayar, DJP dapat menerbitkan SKPKB. Nilai koreksi bisa signifikan bila nominal biaya yang dipersoalkan besar.

3) Sanksi Administrasi

Selain pokok pajak, Wajib Pajak juga berpotensi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika koreksi dilakukan melalui pemeriksaan, dapat timbul sanksi yang lebih berat dibandingkan pembetulan sukarela.

4) SP2DK Berlanjut ke Pemeriksaan Pajak

Bila jawaban atas SP2DK dianggap tidak memadai, tidak lengkap, atau tidak didukung bukti yang cukup, DJP dapat meningkatkan penanganan menjadi Pemeriksaan Pajak dengan lingkup yang lebih luas.

5) Risiko Pidana (Pada Kasus Tertentu)

Dalam kasus ekstrem ketika ditemukan biaya fiktif atau rekayasa dokumen, potensi permasalahan tidak hanya berhenti pada koreksi administratif, tetapi juga dapat menyentuh ranah pidana. Namun, hal ini umumnya terjadi bila terdapat unsur kesengajaan yang kuat.

5. Cara Aman Menjawab SP2DK Biaya Deductible – Non-Deductible

Untuk mengurangi risiko dan menata posisi fiskal dengan baik, jawaban SP2DK biaya perlu disusun secara hati-hati dan berbasis data. Beberapa langkah yang lazim dilakukan dalam praktik pendampingan adalah:

Langkah 1 — Identifikasi Biaya Satu per Satu

Buat daftar biaya yang dipertanyakan: jenis biaya, nilai, tanggal, pihak penerima, dan keterkaitan dengan kegiatan usaha. Identifikasi ini menjadi dasar analisis dan rekonsiliasi fiskal.

Langkah 2 — Lengkapi Dokumen Pendukung

Dokumen yang sebaiknya disiapkan antara lain:

• invoice atau kwitansi,
• bukti transfer atau bukti pembayaran lain,
• kontrak atau SPK,
• laporan hasil pekerjaan (untuk jasa konsultan),
• daftar relasi dan notulen pertemuan (untuk biaya entertainment),
• bukti perjalanan (tiket, hotel, agenda kegiatan),
• BAST atau dokumen serah terima pekerjaan.

Langkah 3 — Klasifikasikan Biaya Secara Fiskal

Setiap biaya perlu diuji kembali: apakah sudah benar sebagai deductible, termasuk non-deductible, atau seharusnya dikapitalisasi (misalnya untuk renovasi besar yang menambah masa manfaat aset). Referensikan Pasal 6, Pasal 9, dan peraturan pelaksana sebagai dasar hukum.

Langkah 4 — Perbaiki Pencatatan Bila Ada Kesalahan

Jika ditemukan biaya yang seharusnya non-deductible, lakukan rekonsiliasi dan penyesuaian fiskal, termasuk menyusun rekap koreksi positif atau negatif. Bila dampaknya material terhadap PPh Badan, pertimbangkan untuk melakukan pembetulan SPT sebagai bentuk itikad baik.

Langkah 5 — Susun Jawaban SP2DK Secara Resmi dan Sistematis

Struktur jawaban SP2DK yang baik umumnya memuat:

• profil singkat Wajib Pajak dan jenis usaha,
• ringkasan poin yang dipertanyakan DJP,
• penjelasan atas masing-masing biaya beserta dasar hukumnya,
• uraian langkah perbaikan yang sudah atau akan dilakukan,
• kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

Langkah 6 — Lampirkan Dokumen Secara Rapi

Dokumen pendukung (kontrak, invoice, bukti transfer, laporan pekerjaan, rekap koreksi fiskal, dan lain-lain) sebaiknya disusun rapi, diberi penomoran, dan dirujuk secara jelas dalam isi surat jawaban.

6. Kapan Perlu Pendampingan Konsultan Pajak?

Pendampingan konsultan pajak biasanya sangat dianjurkan ketika nilai biaya yang dipersoalkan cukup besar, struktur transaksi kompleks, terdapat percampuran biaya pribadi dan usaha, atau ketika perusahaan ingin melakukan rekonstruksi fiskal secara menyeluruh untuk menghindari risiko pemeriksaan lanjutan.

Konsultan pajak berpengalaman dapat membantu menguji kembali klasifikasi biaya, menyusun rekonsiliasi fiskal, memberikan gambaran skenario koreksi, dan menyiapkan jawaban SP2DK yang kuat dan proporsional dengan risiko.

7. Kesimpulan

SP2DK biaya deductible–non-deductible umumnya timbul karena DJP menilai terdapat biaya yang tidak wajar, tidak didukung bukti memadai, atau tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Kesalahan dalam mengakui biaya non-deductible sebagai deductible berpotensi menimbulkan koreksi PKP, SKPKB PPh Badan, dan sanksi administrasi.

Untuk aman, Wajib Pajak perlu mengidentifikasi biaya secara rinci, melengkapi dokumen, menguji dasar hukum, melakukan pembetulan bila diperlukan, dan menyusun jawaban SP2DK yang sistematis dan profesional. Pendampingan dari konsultan pajak dapat menjadi investasi penting untuk meminimalkan risiko jangka panjang.