PSA Pajak 2026: Kesempatan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Hingga 100%
Program PSA 2026 memberi peluang bagi Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai kategori dan persyaratan yang berlaku. Kuncinya ada pada jenis sanksi, tanggal, status pembayaran, dan kelengkapan permohonan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan. Kebijakan ini dapat membantu Wajib Pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan, tetapi penerapannya harus dilihat secara cermat berdasarkan dasar hukum yang berlaku.
Artinya, sebelum mengambil keputusan, Wajib Pajak sebaiknya memeriksa dulu: sanksi apa yang dimiliki, kapan kewajiban dilakukan, apakah pokok pajak sudah dibayar, apakah sanksi sudah dibayar, dan apakah dokumen permohonannya sudah benar.
Catatan penting: batas waktu melakukan tindakan yang mendapat fasilitas tidak selalu sama dengan batas akhir pengajuan permohonan. Banyak wajib pajak keliru di titik ini. Karena itu, periksa tanggal secara hati-hati sebelum mengajukan PSA.
Apa Dasar Hukum PSA 2026?
Dasar utama kebijakan ini adalah:
Mengubah PMK 118 Tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Di sinilah landasan kebijakan PSA 2026 diletakkan.
Ditetapkan pada 8 Oktober 2026. Keputusan ini mengatur ruang lingkup fasilitas, kategori sanksi, besaran pengurangan, serta syarat dan lampiran pelaksanaannya.
Jenis Sanksi Pajak yang Dapat Dicakup
Secara umum, program ini dapat mencakup beberapa kelompok sanksi administratif, antara lain:
- Denda keterlambatan pelaporan SPT sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP.
- Bunga karena pembetulan SPT kurang bayar sesuai Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP.
- Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP.
- Sanksi tertentu dalam STP, termasuk kategori tertentu yang berkaitan dengan penerbitan faktur pajak.
- Sanksi dalam SKP yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan atau penagihan pajak.
- Kategori tertentu terkait PBB serta hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkap dalam PPS.
Daftar di atas bukan berarti semua sanksi otomatis mendapatkan fasilitas. Dokumen STP/SKP, masa pajak, tanggal, jenis pasal, dan lampiran keputusan harus dicek terlebih dahulu.
Berapa Besar Pengurangan Sanksi?
Untuk kelompok tertentu terkait pelaporan SPT dan pembetulan SPT yang memenuhi syarat, potensi pengurangan mengikuti periode berikut:
| Periode pelaporan / pembetulan | Potensi pengurangan | Keterangan ringkas |
|---|---|---|
| 8 Oktober – 31 Desember 2026 | 100% | Periode awal untuk kategori tertentu yang memenuhi syarat. |
| 1 Januari – 31 Maret 2027 | 50% | Pengurangan tetap tersedia, tetapi lebih rendah. |
| 1 April – 30 Juni 2027 | 25% | Periode terakhir untuk skema kategori ini. |
Contoh penerapan terdapat pada kategori pembetulan sukarela SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 dengan status kurang bayar, sesuai rincian pada Lampiran A KEP-239/PJ/2026.
Bagaimana dengan skema 90% dan 75%?
Ada pula kategori tertentu yang mengikuti pola berbeda, terutama pada sanksi yang ditagih melalui STP. Dalam skema ini, Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atas sisa sanksi setelah memenuhi syarat pembayaran sebagian sanksi.
Untuk kategori tertentu apabila 10% sanksi dibayar sesuai syarat dan tenggat yang berlaku.
Untuk kategori tertentu apabila 25% sanksi dibayar sesuai aturan yang berlaku.
Contoh Kasus: Pembetulan Desember 2026, STP Terbit Februari 2027
- Perusahaan melakukan pembetulan SPT pada 20 Desember 2026.
- SPT pembetulan berstatus kurang bayar dan tambahan pokok pajak telah dibayar sesuai ketentuan.
- STP atas sanksi bunga baru diterbitkan pada 1 Februari 2027.
Pertanyaannya: apakah fasilitas penghapusan sanksi 100% masih mungkin diperoleh?
Namun, contoh ini adalah ilustrasi penerapan aturan, bukan jaminan bahwa semua kasus pasti disetujui. Pemeriksaan terhadap jenis sanksi, waktu, bukti pelunasan, dan dokumen permohonan tetap harus dilakukan.
Persyaratan Penting Sebelum Mengajukan
Selain memperhatikan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118 Tahun 2024 sebagaimana diubah, berikut poin praktis yang perlu diperiksa:
- Pastikan kategori sanksi dan kesesuaiannya dengan diktum serta lampiran keputusan.
- Periksa pelunasan pokok pajak atau utang pajak bila dipersyaratkan.
- Perhatikan status gugatan atau upaya hukum lain; pada kasus tertentu mungkin perlu surat pernyataan atau bukti pencabutan.
- Siapkan dokumen pendukung, termasuk surat pernyataan bermeterai apabila diwajibkan.
- Periksa apakah sanksi sudah dibayar, karena bagian yang telah dilunasi pada prinsipnya tidak menjadi objek pengurangan/penghapusan kembali melalui fasilitas ini.
Tips penting: jangan terburu-buru membayar seluruh sanksi sebelum memeriksa ketentuannya. Ada kategori yang mensyaratkan pembayaran sebagian sanksi, tetapi sanksi yang sudah dibayar penuh tidak otomatis bisa dimohonkan kembali melalui PSA.
Tanggal Penting yang Perlu Diperhatikan
Untuk kategori tertentu terkait hasil pemeriksaan harta dalam PPS, ada pula pengaturan khusus hingga 31 Desember 2027. Jadi, jangan menyamaratakan semua kategori.
Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan PSA?
Secara umum, permohonan dapat diajukan melalui layanan administrasi perpajakan DJP, termasuk melalui Coretax DJP. Langkah sederhananya sebagai berikut:
- Siapkan STP/SKP atau dokumen objek permohonan, bukti pelaporan, dan bukti pembayaran yang relevan.
- Masuk ke Coretax DJP dengan akun yang sesuai.
- Pilih menu Layanan WP → Buat Permohonan Layanan Administrasi, lalu pilih layanan PSA yang tersedia.
- Isi data objek permohonan, alasan, jumlah sanksi, dan unggah dokumen pendukung.
- Periksa kembali lalu kirim permohonan, kemudian simpan bukti pengajuan.
Panduan resmi dapat dilihat di halaman Program PSA DJP.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua sanksi pajak bisa langsung dihapus 100%?
Tidak. Besarnya fasilitas tergantung pada kategori sanksi, periode, status pelunasan, serta persyaratan administrasi yang berlaku.
Kalau STP terbit tahun 2027, apakah kesempatan 100% langsung hilang?
Tidak selalu. Pada kategori tertentu, yang lebih menentukan justru adalah kapan tindakan seperti pembetulan SPT dilakukan dan apakah syarat lainnya terpenuhi.
Apakah sanksi yang sudah dibayar bisa dimohonkan kembali?
Pada prinsipnya, fasilitas hanya diberikan atas bagian sanksi yang belum dibayar atau belum dilunasi, kecuali kategori yang memang mensyaratkan pembayaran sebagian sanksi untuk memperoleh pengurangan sisanya.
Apakah wajib mengajukan permohonan?
Ya. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak berjalan otomatis. Wajib Pajak tetap harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang berlaku.
Kesimpulan
Program PSA 2026 merupakan kesempatan yang penting bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Namun, manfaatnya hanya bisa diperoleh secara optimal apabila Wajib Pajak memahami jenis sanksi, persyaratan, tanggal penting, dan prosedur pengajuannya.
Karena itu, langkah terbaik adalah memeriksa dokumen dan posisi kasus secara detail sebelum membayar atau mengajukan permohonan, agar fasilitas yang tersedia tidak terlewat atau salah digunakan.
Perlu Bantuan Memeriksa Kasus PSA 2026?
CV Solusi Kita membantu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam memahami ketentuan perpajakan, menganalisis STP/SKP, menilai potensi fasilitas PSA, dan mendampingi langkah yang tepat sesuai peraturan yang berlaku.
Referensi Resmi
- Program PSA – Direktorat Jenderal Pajak
- JDIH Kementerian Keuangan
- Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak
