Hibah Orang Pribadi dalam PMK 114 Tahun 2025: Aturan Pajak, Risiko, dan Cara Aman

1) Kenapa hibah bisa “jadi urusan pajak”?

Hibah pada dasarnya adalah pengalihan harta tanpa imbalan. Secara sosial hibah sering dipahami sebagai tindakan pemberian biasa, tetapi dalam pajak hibah tetap dipandang sebagai peristiwa ekonomi yang dapat memengaruhi basis pajak, terutama jika hibah tersebut tidak memenuhi syarat pengecualian atau tidak selaras dengan data kepemilikan dan asal-usul harta.

2) Posisi PMK 114/2025: mengatur “perlakuan pajak”, bukan “pembuktian”

Dalam pembahasan kita, poin yang paling penting adalah ini: PMK 114/2025 tidak membuat “pasal pembuktian” hibah. PMK ini fokus pada: hibah itu objek atau non-objek PPh, bagaimana perlakuannya di sisi pemberi dan penerima, dan bagaimana penentuan nilainya untuk tujuan pajak.

Namun, meskipun PMK tidak menuliskan pasal “wajib dibuktikan”, di lapangan hibah bisa diminta klarifikasi ketika ada pengujian (misalnya saat pemeriksaan). Di titik itulah “pembuktian” muncul dari rezim umum perpajakan (self-assessment & pemeriksaan), bukan dari PMK 114/2025.

3) Kapan hibah orang pribadi bisa dikecualikan dari objek PPh?

PMK 114/2025 pada prinsipnya membuka ruang bahwa hibah tertentu dapat dikecualikan dari objek PPh, terutama jika diberikan kepada pihak/kategori tertentu dan memenuhi syarat hubungan (misalnya tidak ada relasi usaha/pekerjaan/kepemilikan/penguasaan yang menimbulkan konflik).

4) Jika tidak dikecualikan, apa konsekuensi pajaknya?

Jika hibah tidak memenuhi kriteria pengecualian, maka hibah dapat menimbulkan konsekuensi PPh bagi pemberi. Secara konsep PMK 114/2025 menautkan pengenaan pajak pada nilai pengalihan (harga pasar) dibandingkan dengan nilai dasar (harga perolehan/nilai buku fiskal).

5) Penerima hibah: bagaimana pencatatan pajaknya?

Penerima hibah pada umumnya tetap harus mencatat harta yang diterima (misalnya dalam daftar harta SPT Tahunan), walaupun hibah tersebut non-objek PPh. PMK 114/2025 mengarahkan agar nilai pencatatan merujuk pada dasar nilai tertentu (misalnya nilai fiskal/harga perolehan dari pihak pemberi sesuai ketentuan).

Selain itu, untuk beberapa jenis hibah, terdapat konsekuensi bahwa aset hibah tidak serta-merta dapat diperlakukan seperti aset yang dibeli biasa (misalnya terkait pengakuan beban penyusutan/amortisasi sebagai pengurang pajak).

6) Apakah “wajib” harta hibah sudah tercantum di SPT pemberi?

Ini poin yang Anda tekankan, dan benar secara norma PMK: PMK 114/2025 tidak menuliskan kewajiban bahwa harta yang dihibahkan harus sudah tercantum dalam SPT pemberi.

Namun, dari sisi praktik defensible, banyak kasus lapangan menunjukkan bahwa SPT pemberi sering dipakai sebagai indikator awal kepemilikan fiskal dan riwayat harta. Jika suatu harta “muncul tiba-tiba” pada penerima (nilai besar), sementara pemberi tidak pernah menunjukkan kepemilikan harta tersebut dalam pelaporan, maka wajar jika muncul pertanyaan klarifikasi.

7) Checklist hibah orang pribadi yang aman dan rapi

A. Sebelum hibah

• Tentukan: hibah ini masuk kategori pengecualian atau tidak (penerima & hubungan).
• Siapkan dasar nilai: nilai perolehan / nilai buku / dokumen perolehan jika tersedia.
• Untuk objek tertentu (tanah/bangunan), siapkan dokumen formal sesuai ketentuan perdata dan administrasi yang berlaku.

B. Saat hibah

• Buat catatan/akta/dokumen yang memuat: pihak pemberi, pihak penerima, objek, tanggal, dan nilai acuan.
• Pastikan alur dana/serah-terima dapat ditelusuri (transfer/bukti serah terima).

C. Setelah hibah

• Penerima mencatat penambahan harta pada SPT Tahunan (sumber: hibah).
• Pemberi menyesuaikan daftar harta (jika diperlukan) agar tidak terjadi “double ownership” di pelaporan.
• Simpan dokumen minimal sampai lewat periode yang relevan untuk pengujian.

Kesimpulan

PMK 114 Tahun 2025 memberikan kerangka perlakuan pajak atas hibah: kapan hibah dapat dikecualikan dari objek PPh, kapan hibah berkonsekuensi pajak, serta bagaimana pendekatan penilaian/pencatatannya. PMK tidak memuat pasal pembuktian; namun dalam rezim self-assessment, hibah tetap bisa diminta klarifikasi ketika diuji. Karena itu, pendekatan terbaik adalah: patuh pada norma, dan rapi pada administrasi.