NIK-NPWP bagian 2 - CV SOLUSI KITA│Konsultan Akuntansi Pajak

FAQ Seputar NIK-NPWP

Apabila TKA yg sudah memiliki NPWP (15 digit) bagaimanakan cara mendapatkan NPWP 16 digit, karena TKA tdk memiliki NIK, bagaimana cara TKA tersebut mendapatkan NPWP 16 digit

NPWP 16 digit untuk TKA adalah 0 + 15 digit NPWP Lama TKA dapat melihat NPWP 16 digit tersebut pada DJP Online

Menurut informasi, DJP sedang melakukan migrasi data NPWP Sesuai ketentuan yang berlaku tanpa harus WP melakukan update secara mandiri ke Portal DJP, Apakah bisa di pastikan bahwa per 1 Januari 2024 100% NPWP WP sudah termigrasi?

DJP secara intensif melakukan pemadanan NIK dengan NPWP, agar saat implementasi Coretax, seluruh NPWP WNI penduduk Indonesia telah padan dengan NIK

Jika bank sudah melakukan pemotongan pajak misalnya sebesar 100, tapi ketika pembuatan bukti potong hanya sebesar 80 dan tidak dapat membuat bukti potong sebesar 20 dikarenakan NIk/NpWP tidak valid. Apakah bisa dilaporkan lebih bayar sebesar 80? Apa dampak perpajakannya?

Tidak akan bisa seperti ini karena di sistem yang akan datang tahapan awal pemotongan/pemungutan pajak dimulai dengan pembuatan bukti potong yaang menggunakan NPWP valid, tidak bisa pembayaran dilakukan lebih dahulu.

Pada saat Bank melakukan validasi ke website DJP untuk WP (Individu) pada tanggal 22 September 2023, NPWP WP tersebut tidak valid padahal WP telah melakukan pemadamam pada tanggal 31 Agustus 2023 (sesuai informasi dari KPP). Pada tanggal 25 September, Bank melakukan validasi kembali atas WP tersebut dan hasil validasi berstatus valid. Atas kondisi tersebut, mohon informasinya apakah terdapat jangka waktu pengkinian pada sistem KPP dan Web Validasi NPWP yang digunakan Bank?

Untuk saat ini, normalnya maks 1×24 jam.

Terkait pendaftaran user yang sudah dilakukan pada tgl 20 September 2023, dikarenakan sampai saat ini saya belum menerima email terkait konfirmasi selanjutnya dari KPP ?

Terkait permohonan tersebut, hingga kemarin statusnya belum klik link verifikasi yang dikirim via email. Silahkan diajukan ulang permohonannya dengan mencantumkan alamat email yang benar.

Bagaimana implementasi tarif pajak yang saat ini apabila tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya akan lebih tinggi 20% apakah nantinya akan menjadi 1 tarif?

Kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong

Jika memiliki nasabah kurang dari 500, namun ada banyak nasabah khususnya yang bermasalah tidak kooperatif untuk melakukan pemadanan NPWP, apakah bisa meminta portal untuk melakukan sendiri atas pemadanan terhadap nasabah kami karena yang saya tangkap tadi syaratnya minimal harus memiliki 1 juta nasabah

Untuk nasabah dibawah 1 juta dapat melakukan pemadanan melalui portalnpwp. Dengan diawali dengan registrasi dan kemudian perusahaan akan mendapatkan akun untuk dapat ditindaklanjuti dengan upload data yang akan dipadankan Nama dan NPWPnya. Saat ini setiap upload maksimal 10ribu row.

1. Apakah tarif PPh21 non NPWP tetap berlaku ? dikarenakan masih banyak agen asuransi yang mendapatkan komisi tidak memberikan NPWP/NIK WP perorangan.
2. Bagaimana jika lawan transaksi belum melakukan pemadanan? Apakah laporan ditolak?
3. Untuk wanita yg menginduk ke suami apakah msh berlaku? Atau masing2 berdasarkan NIK. 4. Bagaimana kita mengetahui no nik sudah dipadankan/belum?

1. kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong. Dikarenakan hal tersebut, pemotong (Tokio Marine Life Insurance) menghimbau agar agen asuransi memberikan NPWP/NIK.
2. Saat ini masih dapat dilakukan, namun to be (saat implementasi NPWP 16) pemotong tidak dapat melakukan create billing dll.
3. Kewajiban perpajakan wanita yang menjadi satu NPWP dengan suami, akan dilaporkan pada SPT/ kewajiban perpajakan suami. Namun Suami akan memasukkan NIK Istri dalam Family Tax Unit-nya.
4. Untuk WP OP: Wajib Pajak dapat melihat pada DJPOnline masing masing Untuk Badan yang ingin memadankan pegawai/rekanan/nasabah: dapat melakukan pemadanan pada portalnpwp atau pemadanan secara langsung kepada DJP

1. Apakah validasi NIK Menjadi NPWP bisa langsung melalui portal secara kolektif, agar karyawan tidak perlu melakukan masing-masing
2. Untuk npwp cabang niku apakah untuk pelaporan pajaknya hanya di laporkan di pusat saja apakah tetap ke cabangnya sendiri dengan no niku?

1. Pemuktahiran mandiri atas NPWP Pegawai tetap dilakukan pada DJP online masing- masing WP/Pegawai karena kebutuhan WP/Pegawai untuk pelaporan SPT tahunan masing-masing. Sedangkan pemadanan pada database PT SOS Tbk dapat dilakukan melalui portalnpwp, guna pembuatan ebupot dll.
2. NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan dilakukan menggunakan NPWP Pusat. Jadi kegiatan di cabang, akan digenerated di Kantor Pusat

1. Bagaimana mengetahui bahwa NIK terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak ?
2. Apakah dengan merge NIK & NPWP ini, semua yg memiliki NIK itu sudah otomatis terdaftar NPWP?

1. Dengan melakukan pemadanan ke DJP lewat channel layanan pemadanan yang telah disediakan
2. Tidak otomatis, hanya yang sudah aktifkan NIK sebagai NPWP saja.

Untuk Laporan SLIK , jika NPWP = NIK, jika kita tidak tau NIK debitur valid/tidak : apakah di bagian NPWP bisa ditulis 0 semua dan jika tidak mengetahui NIK sbg NPWP valid atau tidak, ini jadi dasar temuan DENDA OJK kah?

Hal ini dapat ditanyakan kepada OJK selaku regulator, yang jelas kedepannya dalam administrasi perpajakan sudah tidak bisa digunakan angka 0 15 digit

1. Bagaiman cara membedakan NIK yg berlaku sebagai NPWP dengan NIK yang bukan NPWP, hal tersebut terkait penentuan kenaikan tarif PPH.
2. Untuk pencatuman NPWP di PEB berarti juga akan berubah menjadi 16 digit?

1. kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong. Jadi tidak ada lagi kenaikan tarif PPh. Dikarenakan hal tersebut, pemotong diharapkan menghimbau rekanan/relasi/pegawai untuk melakukan updating NPWP/NIKnya pada aplikasi DJPOnline maupun pada database PT Sumber Energi Pangan.
2. Ya.

Sesuai informasi pembicara dimana NIK yang belum dimutakhirkan yang secara tidak langsung bukti potong maupun kewajiban perpajakannya tidak dapat dilakukan, dimana banyak varian kasus sebagai contoh WP OP ber NPWP valid namun pada saat penggunaan NIK butuh dimutakhirkan, sehingga NIK tidak dapat dilaporkan. Sekiranya apakah ada layanan dari DJP untuk memutakhirkan data tersebut tanpa harus lawan transaksi memutakhirkan secara mandiri? Hal tersebut akan sangat berdampak pada proses bisnis kami, karena akan menjadi blocker untuk segala transaksi pada WP OP.

Untuk mengetahui apakah NIK/NPWP 16 digit lawan transaksi telah valid, Bapak bisa mengajukan permohonan pemadanan kepada DJP. Atas data balikan yang diperoleh, akan diketahui mana NIP/NPWP 16 yang belum vaild. Atas data yg belum valid tersebut kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk menghimbau vendor/pegawai untuk melakukan pemutakhiran data ke djponline. Saat ini tidak ada opsi lain, selain Wajib Pajak melakukan pemutakhiran mandiri melalui djp online.

Untuk lawan transaksi yang baru bertransaksi setelah 01 Januari 2024 dan belum melakukan pemadanan secara mandiri, apakah WP bisa melakukan permohonan pemadanan secara berkala ? atau system DJP bisa otomatis melakukan pemadanan berdasarkan NPWP dan/atau NIK yang akan disampaikan ?

Diharapkan seluruh Wajib Pajak sudah melakukan pemutakhiran mandiri sebelum 1 Januari 2024. Apabila belum maka Wajib Pajak tidak dapat masuk ke dalam djponline dan Bapak sebagai lawantransaksi tidak dapat membuat bukti potong atau FP a.n Wajib Pajak tsb.

1. Bagaimana jika setelah 31 Desember 2023, terdapat lawan transaksi yang belum melakukan pemadanan NPWP/NIK? Apakah kami tidak dapat melakukan pembuatan bukti potongnya?
2. Apakah jika pada profil DJP online, sudah ada NPWP 16 Digit dan NITKU (untuk NPWP cabang) apakah kami perlu mengajukan permohonan pemadanan dengan formulir?
3. Apakah yang melakukan Pemadanan adalah kami untuk data lawan transaksi kami?
4. Jika NIK sudah dipadankan dan valid, apakah saat pembuatan bukti potong masih bisa menggunakan NPWP lama (15 Digit)?
5. Mulai lapor dengan NPWP 16 digit apakah masa Desember 2023 yang dilapor di Januari 2024? Atau mulai Masa Januari 2024?

1. Betul, mohon dapat dihimbau lawan transaksi Bapak untuk dapat melakukan pemutakhiran data atau pemadanan NIK menjadi NPWP melalui djponline.
2. Tidak perlu
3. Betul, yang mengajukan permohonan pemadanan adalah perusahaan atas data NPWP 15 client/ nasabah/ vendor/ pegawai perusahaan.
4. Saat ini masih bisa. Per 1 Januari 2024 tidak bisa lagi.
5. Seluruh administrasi perpajakan dg menggunakan NPWP 15 digit tidak dapat lagi digunakan per 1 Januari 2024.

1. NPWP Cabang khusus SPT PPH Pasal 21 dan NPWP Pusat dengan KPP yang berbeda, bagaimana cara pelaporannya?
2. Karyawan belum pemadananan NIK dengan NPWP karena belum memiliki akses DJP Online, apakah bisa secara kolektif?
3. Apakah ada formulir untuk pengisian data customer dan supplier untuk NPWP 16 digit?

1. Nantinya, tidak ada lagi NPWP cabang, seluruh pemenuhan hak kewajiban perpajakan (pelaporan dan pembayaran) dilakukan melalui NPWP Pusat.
2. Silahkan login dengan menggunakan NIK. Pemutakhiran mandiri tidak bisa kolektif.
3. Ada, mohon agar dapat melihat kembali materi Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemadanan

1. Apakah semua orang yang memiliki NIK sudah pasti terdaftar Sebagai Wajib pajak,karena umur seseorang untuk menjadi wajib pajak adalah berumur 18 tahun
2.Bagaimana kita bisa mengetahui NIK tersebut sudah wajib pajak atau belum?

1. Tidak, hanya Wajib Pajak yang telahmemenuhi syarat subyektif dan obyektif yang menjadi Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah NIK sudah teraktivasi menjadi NPWP, silahkan dapat mengajukan permohonan pemadanan atas data NPWP vendor/nasabah/klien/pegawai perusahaan.

1. Untuk perhitungan PPh Pasal 21, apakah seluruh wajib pajak saat ini dianggap telah memiliki NPWP apabila sudah menggunakan NIK? Apakah artinya sanksi kenaikan 20% tidak berlaku?
2. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, apakah dengan adanya NIK otomatis dapat menggunakan PTKP? Karena NPWP sudah disamakan dengan NIK

1. Tidak, hanya WP yang telah melakukan aktivasi melalui djponline. Kedepan, tidak akan ada lagi sanksi kenaikan 20%. Apabila ada penghasilan atas WP tsb, WP tsb harus memberikan NIK yg sudah teraktivasi. Kalau belum, maka konsekuensinya Bukti Potong tidak dapat digenerate.
2. Untuk pemotongan pajak untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan masih menggunakan DPP seperti saat ini, sehingga tidak dikurangkan dengan PTKP

Jika NIK saat pembuatan NPWP berbeda dengan NIK saat eKTP saat pemadanan apakah tetap dapat diproses?

Silahkan dilakukan pemuktahiran mandiri pada aplikasi DJPOnline masing-masing. Data yang dimiliki DJP sesuai dengan data pada Dukcapil.

Untuk portal pemadanan NPWP apakah ada penambahan kapasitas pengecekan NPWP menjadi 10.000 data? karena sebelumnya hanya 1.000 data saja. Perubahan kapasitas tersebut berlaku per kapan?

Betul saat ini sudah menjadi 10.000 data per pengajuan melalui portal.

Apa dampaknya jika pemotong pajak melaporkan NIK Wajib Pajak yg belum melakukan pemadanan

Saat NIK/NPWP 16 digit secara penuh dimplementasikan mulai 1 Januari 2024, maka Pemotong pajak tidak dapat membuat bukti potong.

1. Untuk Pelaporan SPT Badan 2023 untuk produk Reksa Dana apakah sudah menggunakan NPWP format baru ?
2. Untuk nasabah eksisting reksadana baik Individual dan Institusi siapa yang melakukan pemadanan NPWP tersebut, apakah nasabah itu sendiri secara mandiri melakukan pemadanan atau kami sebagai MI submit data ke DJP untuk melakukan pemadanan?
3. Apakah akan ada sosialisasi lagi dengan pihak KSEI karena, data KYC nasabah kami upload di sistem S-Invest

1) untuk pelaporan SPT Badan 2023, dipersiapkan sudah mempunyai NPWP 16 Digit. Sementara ini yang dapat kami sampaikan saat go live CTAS 2024 (aplikasi DJP hanya akan membaca NPWP 16 digit), jika terdapat perubahan akan kami infokan lebih lanjut.
2) Pemuktahiran mandiri ke DJPOnline dilakukan oleh masing masing Wajib Pajak, namun untuk database pada PT Philip Asset untuk memastikan bahwa NPWP nasabah sudah update dengan cara melakukan pemadanan pada https://portalnpwp.pajak.go.id/

Kami mempunyai beberapa cabang di indonesia, selama ini kami melaporkan pajak pph 21 dan pph unifikasi pada npwp masing masing cabang , untuk per 2024 pelaporan ini apakah melaui pusat sajakah? atau tetap per cabang juga ya?

Betul, melalui NPWP pusat

1. Format impor PPh 21, Unfifikasi, dan Faktur Pajak apakah akan berubah? Jika iya mohon diinfokan dokumen csv/excel format impor supaya kami menyesuaikan dengan sistem kami.
2. Jika PPh 21 tidak dapat dibuat karena lawan transaksi belum aktivasi NPWP apakah caranya hanya menghimbau lawan transaksi aktivasi NIK ke NPWP? atau ada cara lain untuk memotong PPh 21nya? atau Pada orang yang hanya memiliki NIK dan belum ada NPWP Apakah tetap bisa dibuatkan bukti potong dengan tarif lebih tinggi 120%?

1. Iya. format akan berubah, saat ini perubahannya sedang diakomodasi melalui PMK yang sudah disusun. Jika PMKnya sdh diundangkan, baru formnya akan diinfo ke publik
2. kedepannya bukti potong hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP, apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong

jika lawan transaksi kami memang belum punya npwp namun ada ktp bagaimana caranya memadankan NIK lawan transaksi kami tersebut agar tervalidasi di DJP, sebagai informasi lawan transaksi kami yang Pribadi selain badan usaha ini cukup banyak.

Untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut: bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Pemadanan yang disediakan oleh DJP (untuk data dibawah 1juta data) hanya bisa dilakukan dengan mekanisme registrasi melalui https://portalnpwp.pajak.go.id/ dengan mengupload Nama dan NPWP 15 digit, jika diatas 1 juta dapat menggunakan elemen data NIK

Apakah mulai 1 Januari 2024 bagi Orang Pribadi yang belum aktivasi NIK menjadi NPWP sama sekali tidak dapat melakukan transaksi penjualan barang/jasa ? Sekalipun transaksinya hanya senilai Rp500.000?

jika NPWP tidak sesuai tidak dapat dibuatkan bukti potong

Bagaima jika ada NPWP yg alamatnya tidak sesuai dengan NIK? Kalo harus mengupdate data NPWP sesuai NIK, adakah cara yang memudahkan karyawan? tidak harus bolak balik ke KPP.

Alamat bukan elemen yang divalidasi dalam pemutakhiran data mandiri NIK-NPWP, jadi tidak masalah kalau alamat berbeda.

1. terkait pemadanan data ini, apakah kami sebagai wajib potong cukup melakukan pemadanan di awal project ini atau akan ada keharusan pemadanan seterusnya dikemudian hari? maksud saya untuk transaksi dengan lawan tawan transaksi baru di kemudian hari kita tidak tau data mereka seperti apa. contoh karyawan baru, vendor baru, customer baru. apakah kita diharuskan melakukan pemadanan di setiap transaksi baru nantinya?
2. Masih terhubung dengan pertanyaan diatas, apakah nantinya semua proses transaksi harus memasukkan NIK? bagaimana jika wajib pajak bertransaksi dengan lembaga organisasi asing, yang mana sampai saat ini masih banyak yg belum diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP Badora. bagaimana nantinya pengisian identitas di efakturnya apakah masih memungkinkan bisa diisi 0 (15 digit) seperti sekarang mungkin menjadi 0 (16 digit) nantinya atau akan seperti apa?

1. Pemadanan yang diberikan oleh DJP hanya sampai dengan 31 Des 2023 (sebelum implementasi nasional NPWP 16 Digit), jadi mohon dapat menambahkan kolom NPWP 16 Digit disamping data NPWP 15 Digit pada sistem Saudara. Terkait pemadanan NIK=NPWP sudah dilakukan oleh DJP – Dukcapil sesuai dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Narasumber.
2. Ya.

Bagaimana bila bertransaksi dengan pihak perorangan tapi NIK nya belum di verifikasi, dan misalkan Transaksi sewa tanah. APakah BukPot bisa tetap dibuat ? misalkan dengan NIK berbeda atau ditulis 0 saja ?

Saat implementasi nasional NPWP 16 digit tahun 2024, tidak dapat menerbitkan bupot atau faktur jika NIK belum divalidasi, dan sudah tidak dapat menginput 0000.

1. apakah perlu menganti kartu npwp 15 digit menjadi 16 digit?
2. kapan sudah bisa menginput/mengupload lawan transaksi menggunakan npwp 16 digit (lawan transaksi wp badan)
3. apabila lawan transaksi wp op tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP sehingga tidak dapat diterbitkan bukti potongnya, apa pengaruhnya terhadap perusahaan, apakah tidak masalah selama pph tersebut telah dipotong walaupun bukti potong tidak diterbitkan?
4. apakah setelah wp op tersebut melakukan pemadanan, perusaah wajib untuk menrbitkan bukti potong?
5. apakah ada ketentuan berapa lama bukti potong dapat diterbitkan sejak dilakukan pemotongan?

1. Secara fisik saat ini tidak perlu, namun membutuhkan pemukhtahiran pada aplikasi DJPOnline masing-masing
2. Sebelumnya apa yang dimaksud adalah penggunaan NPWP 16 digit lawan transaksi? jika benar. Saat implementasi nasional NPWP 16 Digit, saat ini yang dapat kami sampaikan adalah Jan 2024. jadi mohon dapat dilakukan pemadanan NPWP 16 digit sebelumnya.
3. Apakah dapat melakukan PPh namun tidak ada bupot? selanjutnya pelaporannya bagaimana? Kedepan tidak ada lagi NPWP 00000, jadi mohon pastikan bertransaksi dengan lawan transaksi yang telah tervalidasi NPWPnya.
4. sesuai dengan poin 3 di atas, jika WP OP tersebut bertransaksi dengan perusahaan saudara dan sudah valid NPWPnya maka dapat dibuat bupot serta faktur-nya.
5. Bupot dibuat pada saat WP PKP maupun Non PKP melakukan pemungutan atas transaksi yang dikenakan Pajak

Untuk lawan transaksi WNA SPLN yang tidak memiliki NPWP ataupun NIK., bagaimana perlakuan penerbitan Faktur Pajaknya?

Apakah WNA tersebut merupakan penduduk indonesia (punya KITAP)? jika punya maka perlu pemutakhiran mandiri, untuk WNA lama non penduduk yang punya NPWP maka perlakukannya sama dengan NPWP Badan (0+NPWP15 digit saat ini)

Untuk melakukan pemadanan NPWP Pegawai apakah dapat terpisah dengan pemadanan NPWP lainnya (NPWP Nasabah/Vendor).

Terkait pemadanan dapat dipisah. mekanisme pada proses upload data. misal: upload pertama adalah pemadanan data NPWP 16 Digit pegawai, setelah mendapat data balikan langsung melakukan upload data untuk pemadanan Nasabah/Vendor (mekanisme excel per 10ribu row/upload). Jika nasabah dan vendor cukup banyak, dapat menggunakan mekanisme pemadanan secara langsung > 1 juta data (diperbolehkan kurang dari 1 juta jika untuk Lembaga Jasa Keuangan)

Untuk pelaporan PPh21 tahun 2024, apakah cukup memasukan NIK ektp yang sudah valid sudah mendapatkan tarif normal, karena sebelumnya jika tidak punya npwp maka tarif pajaknya lebih tinggi. dan untuk update program eSPT PPh21 Patch terbaru untuk mengakomodir perihal tersebut apakah di tahun 2023 ini?

Ketika NPWP16 diimplementasikan secara nasional pada 2024 mendatang, maka tidak ada lagi pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah bagi yang tidak punya NPWP karena tidak akan bisa dibuatkan bukti potong pajaknya jika tidak punya NPWP. Jika yang dipotong adalah orang pribadi, maka untuk NPWP nya cukup dicantumkan data NIK yang sudah diaktivasi sebagai NPWP.

Apa saja lampiran yang dibutuhkan jika kita melakukan permohonan akses portal layanan ?

Silahkan membuat surat permohonan sesuai pada format yang sudah kami sediakan, kemudian upload dan isi form registrasi.

Jika ada karyawan baru join di Perusahaan (setelah validasi melalui portalnpwp) dengan jumlah dibawah 50, artinya karyawan tersebut harus memvalidasi sendiri melalui akun DJP Online ybs?

perusahaan juga bisa memvalidasi satu per satu melalui akun djponline perusahaan

Apabila karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, langkah apa yang harus dilakukan ybs?

Diminta untuk daftar NPWP/Aktivasi NIK sebagai NPWP

Apakah tarif kenaikan 20% lebih tinggi untuk WP yang tidak memiliki NPWP sudah tidak berlaku dengan adanya penggabungan NIK & NPWP ini? Dan berlaku mulai masa pelaporan pajak berapa?

Masih berlaku, namun nantinya secara teknis sudah tidak dapat dilakukan

Saat ini pemadanan NPWP dapat dilakukan melalui portalnpwp, dengan diawali registrasi perusahaan terlebih dahulu

Untuk nasabah dibawah 1 juta dapat melakukan pemadanan melalui portalnpwp. Dengan diawali dengan registrasi dan kemudian PT Sarana Kalses Ventura akan mendapatkan akun untuk dapat ditindaklanjuti dengan upload data yang akan dipadankan Nama dan NPWPnya. Saat ini setiap upload maksimal 10ribu row. Terkait mekanisme/tata cara sesuai dengan materi yang telah kami sampaikan pada sosialisasi pada hari ini.

Untuk WNA yang memiliki NPWP, apakah perlu pemutakhiran juga? jika WNI NPWP16 menggunakan NIK, bagaimana perlakuannya untuk WNA?

Apakah bedanya pemberian layanan pemadanan secara elektronik dengan secara langsung?

Pemadanan secara elektronik menggunakan 2 cara:
1. via portal pemadanan >> jadi user dr LJK cukup login ke portal, kemudian upload file excel berisi data NPWP 15 (harus diisi) + nama, kemudian hasilnya dapat diunduh kembali di portal
2. via web service (API) >> LJK perlu mengembangkan dulu APInya utk terkoneksi secara host-to-host dengan API DJP, setelah tersambung maka data NPWP dapat dipadankan dengan mengirim data secara real time melalui API
Pemadanan secara langsung:
LJK upload file csv berisi beberapa elemen data (NPWP15 (bisa diisi 000), NIK, nama, TTL, alamat) di link dropbox yg disediakan DJP kemudian akan dilakukan pemadanan di internal DJP. Hasilnya dpt diunduh kembali di link dropbox tsb.

Terkait permintaan kelengkapan data integrasi SIPD kemendagri dengan aplikasi SIMGAJI TASPEN dan penyesuaian data terkait implementasi NPWP 16 digit. sesuai arahan nya BPPKAD selaku BUD wajib melakukan pendaftaran user untuk akses portalnpwp untuk pemadanan npwp. tetapi kmrn sdh daftar dan status di tolak. mohon arahannya untuk langkah selanjutnya apa yg harus dilakukan? jawaban dari DJP "Tidak memenuhi persyaratan minimal memiliki 50 pegawai sesuai SPT Masa PPh Ps 21 terakhir atau 50 transaksi pada SPT Masa PPN terakhir"

Surat permohonan apakah sudah sesuai?
1. Status NPWP yang dicantumkan sebagai pegawai yang ditunjuk harus aktif ( tidak NE) ijin menjawab smua sdh bnr dan masih aktif
2. Pejabat yang bertanggungjawab minimal eselon 2 ijin menjawab juga eselon 2 Sesuai pada keterangan/notif yang diberikan pada portaldjp, mohon dicek kembali apakah SPT Masa PPh 21 sudah lapor, jika belum, mohon dilaporkan terlebih dahulu.

Untuk npwp kantor pemadanan dilakukan dengan menggunakan nik siapa, sedangkan nik kepala sudah digunakan untuk pemadanan NPWP pribadi

Mekanisme pemadanan melalui portalnpwp sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber (mohon dapat dibaca kembali materi yang sudah diberikan )
Terkait Surat permohonan yang diupload pada portalnpwp dengan berisi:
1. Pejabat yang bertanggungjawab minimal eselon 2
2. Status NPWP yang dicantumkan sebagai pegawai yang ditunjuk harus aktif ( tidak NE) Pemadanan mandiri (WP Orang Pribadi) berbeda dengan Pemadanan NPWP 16 yang akan dilakukan Kecamatan. Sesuai dengan informasikan dari Narasumber, bahwa setiap Wajib Pajak harus mengupdate NPWPnya menjadi NIK pada aplikasi DJPOnline, sedangkan Pemadanan NPWP 16 yang dilakukan kecamatan adalah untuk perbaikan database kecamatan agar dalam proses pembuatan ebupot/kewajiban perpajakan lainnya dapat dilakukan saat implementasi NPWP 16 secara Nasional. Kami harapkan sistem Pemda dapat menambahkan kolom NPWP 16 disamping tetap menyimpan NPWP 15. Mengapa? Karena
jika Pemda sewaktu-waktu membutuhkan NPWP 15 untuk keadaan tertentu.

Apa yang dimaksud dengan pemutakhiran mandiri pada DJP Online? Siapa yang melakukan pemutakhiran, apakah masingmasing ASN? atau cukup dilakukan oleh perwakilan Pemda yang menangani Belanja Daerah?

Pemutakhiran Mandiri pada DJPOnline adalah kewajiban penyesuaian/pengupdate-an NPWP Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan. Siapa yang melakukan?? Semua Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan. Dalam hal ini adalah masing-masing ASN dan Bendahara Pemda (dalam hal ini semua yang mempunyai kewajiban perpajakan) sebelum implementasi NPWP 16 secara Nasional di Jan 2024 (sesuai UU HPP dan PMK 112/2022)

Apakah NIK akan disamakan dengan NPWP (NIK=NPWP) ataukah NPWP yang sudah ada ditambah angka nol di depannya ?

Ke depannya NPWP akan berganti NIK untuk Orang Pribadi, sedangkan untuk Badan/Perusahaan/Instansi/dsb akan ditambahkan 0 didepannya oleh sistem DJP (jadi tidak dapat serta merta ditambahkan sendiri oleh ILAP)

Jika sudah mengubah NPWP menjadi NIK di Aplikasi Pajak Online, tetapi masih menggunakan Alamat Lama, Bagaimana cara mengubah alamat baru secara online ini ?

Terkait perubahan alamat baru secara online dapat dilakan melalui aplikasi ereg.
1. mengisi formulir di aplikasi e Registration yang ada pada website DJP www.pajak.go.id.
2. Setelah mengisi formulir kita diminta untuk mengirimkan dokumen yang telah disyaratkan kepada KPP lama.
3. Mengunggah salinan digital dokumen yang sudah disiapkan melalui aplikasi e- registration dengan mengirim dokumen yang telah ditandatangani.
4. Mengajukan permohonan persyaratan dokumen kepada KPP yang akan ditinjau dalam kurang lebih 14 hari.

Jika sudah mengubah NPWP menjadi NIK di Aplikasi Pajak Online, tetapi masih menggunakan Alamat Lama, Bagaimana cara mengubah alamat baru secara online ini ?

Terkait perubahan alamat baru secara online dapat dilakan melalui aplikasi ereg.
1. mengisi formulir di aplikasi e Registration yang ada pada website DJP www.pajak.go.id.
2. Setelah mengisi formulir kita diminta untuk mengirimkan dokumenyang telah disyaratkan kepada KPP lama.
3. Mengunggah salinan digital dokumen yang sudah disiapkan melalui aplikasi e- registration dengan mengirim dokumen yang telah ditandatangani.
4. Mengajukan permohonan persyaratan dokumen kepada KPP yang akan ditinjau dalam kurang lebih 14 hari.

Sebagai WP, bagaimana cara mengetahui apakah data NPWP sudah dimutakhirkan atau belum. Apakah ada perbedaan dalam kartu atau akun DJP-online?

Jika NPWP sudah dimutakhirkan, maka NIK WP tersebut bisa digunakan untuk login di DJP online. Jika NIK belum bisa digunakan untuk login di DJP online, silahkan lakukan update profil data di DJP Online, masukkan NIK dan data lainnya. Jika sudah, silahkan logout dan login kembali di DJP online menggunakan NIK. Cara lain yaitu dengan datang ke KPP terdaftar atau telepon Kring Pajak

Bagaimana pemadanan untuk NPWP atas nama SKPD

Untuk SKPD dapat dilihat di DJPOnline masing-masing satker atau dari Pemkab Probolinggo dapat melakukan pemadanan pada https://portalnpwp.pajak.go.id/

Kalau NPWP OPD pemadanan menggunakan nomor identitas siapa?

mohon diperjelas pertanyaannya, yang dimaksud ID yang disertakan pada proses registrasi pemadanan atau NPWP OPD atas nama siapa?
-Jika ID pada proses registrasi pemadanan NPWP pada https://portalnpwp.pajak.go.id/ sesuai dengan materi, NIK penanggungjawab adalah minimal pejabat eselon II (status NPWP aktif) dan staf/pegawai yang ditunjuk (status NPWP aktif)
-Jika NPWP OPD atas nama siapa, sesuai dengan pelaporan SPT Masa PPh 21

Bagaimana mengatasi NIK yang sudah digunakan pada WP lain ketika akan melakukan Pemadanan NIK -NPWP ? (orang yang memiliki NIK tidak mengetahui bahwa NIK nya telah di pakai oleh WP lain.)

Silahkan lapor ke KPP Terdaftar, selanjutnya akan diproses oleh KPP.

Kalau misalnya ada karyawan yang tidak memiliki NPWP bagaimana ya? di bagian template format pemadanan NPWP nya jadinya diisi apa

Kalau tidak memiliki NPWP tidak perlu dipadankan, namun kami rekomendasikan pegawai ybs membuat NPWP agar memudahkan dalam administrasi perpajakan kedepannya

Apa yang harus dilakukan apabila registrasi portal NPWP kami ditolak dengan alasan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab sesuai laporan SPT Tahunan badan terakhir, Untuk form tersebut memang ditanda tangani oleh pengurus baru akan tetapi untuk pengurus yang baru sudah kami daftarkan melalui form perubahan data wajib pajak

Pada saat upload surat permohonan melampirkan akta perubahan/pengangkatan pengurus yang baru

Kami sebagai penyedia jasa layanan keuangan dalam hal ini adalah Bank, apakah kami punya kewajiban untuk melakukan validasi NPWP nasabah ke NIK, atau kami hanya merubah pada data base disesuaikan dengan NIK?

Layanan pemadanan diberikan kepada pihak-pihak termasuk perbankan dalam posisi perbankan sebagai pemotong pajak dan wajib pajak yang memiliki karyawan, sehingga agar kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan lancar, lalu melakukan pemadanan segera agar apabila ada kendala dapat segera dicarikan solusinya,

Untuk konfirmasi terkait details Aplikasi WEB Service yang digunakan apakah aitu Aplikasi yang disediakan oleh DJP atau bagaimana?

Hanya koneksi yang disediakan sedangkan pengembangan aplikasinya kami serahkan kepada wajib pajak yang mengajukan, adapun jika melalui aplikasi yang kami sediakan yaitu melalui web portalnpwp.pajak.go.id,

Terkait data pegawai yang ditunjuk apakah boleh lebih dari 1 orang, mengingat login akan dilakukan bukan hanya di 1 komputer melainkan berbagai divisi dalam Perusahaan (sesuai dengan kebutuhannya masing-masing)

Pengajuan layanan pemadanan hanya dapat menunjuk 1 pic dalam 1x permohonan. apabila menghendaki menunjuk lebih dari 1 PIC maka dapat mengajukan permohonan berikutnya dengan induk surat boleh sama namun lampiran yang menunjuk PIC dan email yang berbeda

Saat kami unduh file konfirmasi lalu memasukkan "PIN" namun filenya tidak bisa dibuka

Besar kemungkinan PIN-nya salah dan karena sampai saat ini belum ada fitur reset PIN solusi tercepat yang bisa kami sampaikan adalah mengajukan permohonan user baru seperti awal pengajuan layanan pemadanan

Apakah atas NPWP yang belum padan, pada core system bank boleh kami input data NPWP nasabah (WP OP WNI) sesuai NIK?

WP nasabah WNI memiliki NIK yang dapat digunakan di tahun 2024 adalah NIK yang telah terdaftar di sistem DJP, baik aktif atau terdaftar sebagai anggota keluarga. Dengan demikian NIK WP tidak dapat diletakkan di dalam kolom NPWP secara langsung kecuali telah dilakukan pemadanan

1. Apakah tarif non NPWP PPh 21 masih ada?
2. Bagaimana perlakuan NPWP Istri?
3. Jika ada transaksi dengan WP OP (bukan karyawan). Apakah dapat melakukan pemadanan melalui portalnpwp.pajak.go.id?
4. Apakah sudah ada sarana untuk mengecek validitas NPWP format baru?
5. Untuk portalnpwp.pajak.go.id apakah dapat memvalidasi/memadankan atau hanya untuk check status validasi?

1. Secara aturan masih ada, namun nantinya secara sistem sudah tidak dimungkinkan, karena hanya yang memiliki NPWP/NIK valid yang bisa diterbitkan bukti potong
2. NPWP istri sudah tidak berlaku sejak 2014.
3. Bisa
4. Sesuai sosialisasi ada beberapa channel layanan, salah satunya yang kami rekomendasikan melalui Portalnpwp
5. hanya mengecek