Pengalaman CV Solusi Kita dalam Menyelesaikan Kasus Pajak Klien

Pendampingan upaya hukum pajak oleh konsultan profesional Bandung.

Sejak berdiri pada 12 Juli 2022 dikota Bandung, CV Solusi Kita telah menjadi mitra strategis bagi berbagai entitas usaha dalam menghadapi persoalan akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Berbasis di Bandung, kami menangani beragam kasus nyata yang melibatkan proses SP2DK, pemeriksaan pajak, restitusi pajak, keberatan dan banding pajak, hingga rekonstruksi pembukuan darurat.

🎯 Pendekatan Profesional dalam Setiap Kasus Pajak

Kami memahami bahwa setiap Wajib Pajak memiliki kondisi unik, mulai dari perbedaan sektor usaha, dokumentasi, hingga tingkat kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pendekatan kami selalu bersifat personalized namun tetap berdasarkan regulasi pajak yang berlaku seperti UU KUP, UU PPh, dan berbagai Peraturan Dirjen Pajak.

🔻1 . Problem Solving Rekonstruksi Pembukuan

Rekonstruksi pembukuan menjadi solusi penting bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki pencatatan keuangan yang lengkap atau rapi. Dalam berbagai kasus, klien datang kepada kami ketika data transaksi tercecer, pembukuan sebelumnya tidak akurat, atau tidak ada sama sekali.

Tim CV Solusi Kita membantu menyusun ulang seluruh laporan keuangan berdasarkan data pendukung seperti rekening koran, nota transaksi, stok barang, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan pendekatan legal dan teliti, hasil pembukuan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan otoritas pajak dan digunakan untuk keperluan pelaporan, klarifikasi, hingga pemeriksaan pajak.

  1. Tidak ada pembukuan
  2. Dokumen tidak lengkap
  3. Pembukuan menggunakan software akunting belum disusun di Excel
  4. Jurnal akuntansi tidak bisa diandalkan

🔻 2. Problem Solving: SP2DK & Klarifikasi Pajak

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) merupakan sinyal awal dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa terdapat data yang dianggap tidak sesuai atau perlu klarifikasi dari Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak merasa cemas saat menerima SP2DK karena khawatir akan berujung pemeriksaan atau sanksi pajak.

CV Solusi Kita berpengalaman mendampingi klien menghadapi SP2DK dengan pendekatan legal, objektif, dan berbasis data. Kami membantu menelusuri sumber perbedaan, menyiapkan dokumen klarifikasi yang meyakinkan, hingga mendampingi klien dalam proses tatap muka dengan petugas pajak. Banyak kasus SP2DK berhasil diselesaikan tanpa lanjut ke pemeriksaan atau penerbitan SKPKB.

  1. SP2DK Wajib Pajak Sudah Meninggal Dunia
  2. Klarifikasi Data Bukti Potong
  3. Equlisasi DPP Penyerahan Objek PPN dan Non PPN

🔻3. Problem Solving: PemeriksaanPajak

Pemeriksaan pajak adalah tahapan yang krusial dan sering kali menjadi momok bagi Wajib Pajak, terutama ketika menghadapi permintaan data yang kompleks dan temuan yang sulit dijelaskan. Banyak klien datang kepada kami saat kesulitan menyiapkan dokumen pendukung, atau ketika klarifikasi yang mereka berikan tidak cukup meyakinkan pemeriksa. CV Solusi Kita telah menangani berbagai kasus pemeriksaan, mulai dari ketidaksesuaian laporan keuangan, koreksi PPN, hingga penggunaan norma penghitungan yang tidak tepat. Kami membantu klien dalam menyusun ulang dokumen, menyusun argumentasi hukum, dan mendampingi proses klarifikasi secara profesional. Hasilnya, banyak koreksi berhasil ditekan, dan klien terhindar dari sanksi berlebih. Berbagai jenis pengujian pajak yang sudah kami alami sepereti :
  • 💰 Uji Setoran Pajak vs Setoran PNBP
  • 📊 Uji Data Neraca vs Dokumen Pendukung
  • 🧾 Uji Biaya vs Setoran Pajak
  • 📑 Uji Biaya vs SPT Masa dan Bukti Potong
  • 📂 Uji Data Modal vs Data Akta Pendirian / Perubahan PT dan Kemenkumham
  • ✔️ Uji Validitas Data
  • 📎 Uji Equalisasi Data Bukti Potong
  • 📆 Equalisasi Data Lintas Tahun
  • 🏢 Equalisasi Data Entitas Lain yang Terkait
  • 💡 Equalisasi Data Objek PPN dan Non PPN
  • 🧾 Klarifikasi Data Biaya Non Objek PPh Pot Put
  • 🔍 Klarifikasi Data Biaya Deductible dan Non-Deductible
  • 📐 Uji Penghitungan DER
  • 📘 Uji Buku Besar Biaya vs PPh Pot Put
  • ➕ dan lain-lain (dll)
📌 Kasus Terkait: Klien kami menerima koreksi atas penggunaan norma penghitungan karena dianggap tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap. Setelah menunjukkan laporan keuangan yang valid dan disusun ulang dengan bukti pendukung, DJP membatalkan koreksi dan tidak menerbitkan SKPKB.

❓ Mengalami pemeriksaan pajak yang rumit? Konsultasikan dengan tim kami untuk strategi pendampingan yang aman dan sesuai regulasi. 👉 Hubungi Kami 💬 WhatsApp

🔻4. Problem Solving: Permohonan Wajib Pajak

  1. Pengurusan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)
  2. Pengurusan Restitusi Pajak PPh Badan
  3. Pengurusan Restitusi Pajak PPN
  4. Pengurusan Keberatan Pajak
  5. Pengurusan Banding Pajak