FAQ Coretax DJP – Panduan Ringkas & Penjelasan Praktis oleh CV Solusi Kita

• Tidak semua orang yang memiliki NIK langsung berstatus Wajib Pajak.
• NIK diaktifkan sebagai NPWP ketika penghasilan setahun (atau yang disetahunkan) sudah melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

• Pendaftaran dapat dilakukan di KPP, melalui pos, maupun secara online dan lewat Kring Pajak.
• Selain itu tersedia saluran khusus seperti OSS (untuk pelaku usaha), AHU (badan usaha/badan hukum), dan PJAP yang melayani berbagai jenis Wajib Pajak.

• ID TKU (Identitas Tempat Kegiatan Usaha) adalah nomor untuk menandai cabang Wajib Pajak.
• ID TKU tetap terhubung pada satu NPWP pusat sehingga administrasi, pelaporan, dan pembayaran SPT/PPN dapat dipusatkan dan lebih sederhana.

Tempat tinggal untuk kepentingan perpajakan mengikuti alamat yang benar-benar digunakan secara nyata. Bila alamat di KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya, maka pendaftaran dilakukan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal yang sebenarnya tersebut (mengacu Pasal 2 ayat (6) UU KUP jo. PER-04/2020).

Family Tax Unit (FTU) adalah satuan keluarga untuk kepentingan perpajakan yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan pada kepala keluarga.

Anggota keluarga yang masuk FTU adalah pihak yang diperhitungkan dalam PTKP di SPT Tahunan PPh sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Data Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelumnya telah dimigrasikan ke sistem Coretax, sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.

DJP tetap bekerja sama dengan PJAP. Dalam pengembangan Coretax, DJP membangun interkoneksi sehingga layanan PJAP masih bisa dimanfaatkan Wajib Pajak.

Akses ke TP Portal dibatasi hanya untuk pihak yang memiliki user dan password sehingga data Wajib Pajak tidak dapat diakses secara bebas oleh pihak lain.

Coretax menyimpan riwayat perubahan data, termasuk catatan pemberian akses akun Wajib Pajak dan waktu terjadinya perubahan, sehingga akuntabilitas dapat dipantau.

Penerapan NPWP 16 digit diatur dalam PMK-136/PMK.03/2023 beserta aturan turunannya, dan menjadi bagian dari implementasi sistem baru termasuk Coretax.

SuperAdmin memiliki kewenangan penuh di Portal Wajib Pajak, sehingga dapat mengelola dan mengakses seluruh menu dan data yang tersedia.

Verifikasi ke Dukcapil tidak lagi dilakukan seperti sebelumnya karena kini NIK sekaligus berfungsi sebagai NPWP.

• Pelaporan SPT terhubung dengan proses pembayaran dan aplikasi lain seperti e-Bupot, e-Faktur, dan e-Statement, dengan validasi data otomatis.
• Data SPT divalidasi lebih luas, termasuk data dari pihak ketiga dan proses bisnis terkait.
• Ada notifikasi dan pengingat jadwal pelaporan sebelum jatuh tempo.
• Untuk Wajib Pajak orang pribadi digunakan satu jenis formulir.
• Lampiran seperti laporan keuangan dikirim dalam format yang bisa dibaca sistem sebagai data terstruktur.
• Penghitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif dan dilakukan langsung oleh sistem.

Cabang memperoleh akses ke Portal Wajib Pajak dengan user yang terhubung NPWP pusat. Hak untuk membuat bukti potong ditentukan melalui pengaturan role access masing-masing user.

Pelaporan SPT manual (kertas) masih dimungkinkan untuk SPT Tahunan OP usahawan dengan status Non LB yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya tidak terdaftar di KPP besar/khusus/madya, tidak menyelenggarakan pembukuan, belum pernah melaporkan SPT elektronik, dan tidak memiliki lebih dari satu tempat usaha.

SPT kertas bisa dikirim melalui pos ke PPDDP/KPDDP atau diserahkan langsung ke KPP yang mengadministrasikan Wajib Pajak.

Dalam skema baru, penyampaian SPT beralih ke saluran yang terintegrasi di Coretax. SPT kertas dapat dikirim via pos ke PPDDP/KPDDP atau disampaikan ke KPP, menggantikan pola penggunaan e-SPT lama.

Sistem dapat membentuk SPT secara otomatis untuk beberapa jenis, antara lain: SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPN PMSE, SPT Masa Bea Meterai, dan SPOP.

Ketika NPWP 16 digit diberlakukan penuh, pemusatan akan dilakukan secara jabatan sehingga Wajib Pajak akan otomatis terpusat. Disarankan Wajib Pajak mengajukan pemusatan sejak awal agar familiar dengan mekanismenya.

Di Coretax terdapat manajemen role access untuk e-Bupot. Hanya user yang diberi peran sebagai drafter atau signer yang dapat mengakses e-Bupot. Akses e-Bupot unifikasi dan e-Bupot PPh 21 juga diatur terpisah sehingga bisa dibedakan sesuai tugas masing-masing.

Ya, NITKU merupakan isian yang bersifat wajib (mandatory) dalam pembuatan bukti potong.

Setelah pembayaran dilakukan, status SPT akan berubah menjadi “SPT dilaporkan” secara real time ketika data pembayaran sudah terekam.

Drafter e-Bupot dapat melihat seluruh bukti potong yang sudah pernah disusun sebelumnya dalam sistem.

Mayoritas administrasi perpajakan kini berjalan di Coretax dan saling terintegrasi. Jika akun tidak diaktifkan, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bisa terhambat.

Masih ada beberapa opsi manual (misalnya SPT kertas untuk jenis WP tertentu), namun penggunaan akun elektronik sangat dianjurkan agar proses perpajakan lebih lancar.

Coretax menyediakan fitur pelacakan (tracking) dan riwayat permohonan. Wajib Pajak dapat memantau status permohonan serta mengunduh produk layanan langsung dari Portal Wajib Pajak.

• Kolom debit berisi kewajiban yang masih harus dibayar Wajib Pajak, misalnya SPT Kurang Bayar, SKPKB/KBT, STP, atau putusan sengketa yang menimbulkan kurang bayar.
• Kolom kredit mencerminkan hak atau setoran yang sudah dilakukan, misalnya pembayaran SPT KB, pengisian deposit, SPT Lebih Bayar, SKPLB/SKPPKP/SKPIB, atau putusan sengketa yang menyebabkan lebih bayar.

• Kode billing untuk banyak transaksi dihasilkan otomatis oleh sistem sehingga risiko salah input manual berkurang.
• Portal menampilkan daftar tagihan yang masih harus dibayar, sehingga WP tidak luput dari kewajiban yang belum terselesaikan.
• Saluran pembayaran tersedia langsung di Portal Wajib Pajak sehingga proses pembuatan billing hingga pembayaran terjadi dalam satu aplikasi.

• Permohonan penyesuaian seperti pemindahbukuan (Pbk), imbalan bunga, dan pengembalian kelebihan bayar dapat diajukan secara online dengan fasilitas tracking status permohonan.
• DJP menyediakan akun deposit pajak yang bisa menjadi tujuan kompensasi kelebihan bayar maupun dialokasikan untuk pembayaran kewajiban pajak ke depan.

Kode billing berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan.

Jika Wajib Pajak memiliki saldo deposit yang cukup, sistem menawarkan pilihan menggunakan deposit tersebut atau membuat kode billing baru. Bila deposit tidak mencukupi, Coretax akan otomatis membuat kode billing untuk pelunasan.

Billing multi-akun dibuat dari draft SPT yang memuat lebih dari satu jenis pajak (misalnya SPT Unifikasi atau SPT Masa PPN).

Kode billing tersebut memuat identitas WP, masa/tahun pajak, mata uang, nominal, masa aktif, dan rincian jenis pajak yang tercakup. Kode billing terikat pada masa/tahun pajak SPT yang dilaporkan, baik untuk SPT normal maupun pembetulan yang dibuat melalui Coretax.

• Deposit pajak adalah fasilitas untuk menyetor dana terlebih dahulu sebelum kewajiban pajak muncul.
• Pengisian deposit dilakukan dengan membuat kode billing manual (billing key-in) menggunakan KAP-KJS 411618-100.
• Ketika deposit dipakai untuk melunasi kewajiban, pelunasan diakui efektif pada tanggal pembayaran deposit sehingga membantu menghindari sanksi keterlambatan.

Untuk Wajib Pajak dengan profil risiko rendah yang mengalami kesulitan likuiditas, permohonan angsuran tunggakan pajak dapat memperoleh persetujuan seketika (instant approval) dan surat keputusannya langsung terbit saat permohonan diajukan.

Kode billing yang sudah dibuat tidak dapat dihapus. Namun sistem menyediakan status “disimpan/belum dibayar” sehingga riwayat billing tetap tercatat meskipun belum digunakan untuk pembayaran.