Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM

Panduan Lengkap PPh Final UMKM, Insentif Rp500 Juta, dan Pembukuan Wajib bagi WP Badan

CV Solusi Kita sebagai Konsultan Pajak Bandung menyusun panduan komprehensif ini untuk membantu pelaku UMKM memahami kewajiban perpajakan berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan UU HPP. Artikel ini menjelaskan PPh Final 0,5%, insentif Rp500 juta bebas pajak, batas omzet Rp4,8 miliar, kewajiban pembukuan bagi WP Badan, serta kode setor, batas setor, dan ketentuan pelaporan SPT.

Perbedaan Penghasilan Final dan Tidak Final

Penghasilan tidak final berarti pajaknya belum tuntas saat diterima — masih dihitung kembali di SPT Tahunan. Sedangkan penghasilan final sudah selesai dikenai pajak saat disetor atau dipotong dan tidak digabungkan lagi.

• Final: Bunga deposito, sewa tanah/bangunan (10%), saham/reksa dana, omzet usaha ≤ Rp4,8 M (tarif 0,5%).
• Tidak Final: Gaji, jasa profesional, laba jual aset, dan penghasilan usaha di atas Rp4,8 M.

Batas Penggunaan Tarif PPh Final 0,5%

Fasilitas tarif PPh Final UMKM 0,5% memiliki masa berlaku terbatas tergantung bentuk usaha:

• 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi,
• 4 tahun untuk CV, Firma, atau Koperasi,
• 3 tahun untuk Perseroan Terbatas (PT).

Setelah masa tersebut berakhir, Wajib Pajak harus beralih ke sistem pembukuan penuh dan menggunakan tarif normal (progresif atau tarif PPh Badan).

Insentif Pajak untuk Omzet di Bawah Rp500 Juta

Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan insentif bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet tahunan ≤ Rp500 juta tidak dikenai PPh Final. Kebijakan ini mendorong usaha kecil agar dapat berkembang sebelum masuk tahap pembukuan formal.

Kewajiban Pembukuan bagi WP Badan

Meski tergolong UMKM, Wajib Pajak Badan (CV, Firma, PT) tetap wajib melakukan pembukuan lengkap sesuai Pasal 28 ayat (1) UU KUP. Pembukuan digunakan untuk menentukan laba bersih, dasar pajak, dan verifikasi oleh fiskus.

• Membuktikan kewajaran omzet dan laba usaha.
• Mencegah risiko koreksi fiskal saat pemeriksaan.
• Menjadi dasar perhitungan PPh normal setelah masa tarif 0,5% berakhir.

CV Solusi Kita menyediakan layanan rekonstruksi pembukuan agar laporan keuangan UMKM rapi dan sesuai ketentuan fiskal.

Kode Pajak dan Batas Waktu Penyetoran

Untuk pembayaran PPh Final UMKM gunakan:

• Kode Akun Pajak (MAP): 411128 – PPh Final
• Kode Jenis Setoran: 420 – PPh Final PP 23 / PP 55

Pajak bulan berjalan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan selambatnya tanggal 20.

Kewajiban Pelaporan SPT untuk WP UMKM

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022, terdapat perbedaan antara WP Orang Pribadi dan WP Badan:

Dengan demikian, bagi pelaku UMKM Orang Pribadi yang tertib membayar PPh Final tepat waktu, administrasi pajak kini lebih sederhana. Namun dokumen dan bukti setor bulanan tetap harus disimpan untuk validasi DJP bila diperlukan.

Ringkasan Ketentuan UMKM

Pendampingan Profesional dan Edukasi Akuntansi Pajak

Kesalahan umum UMKM adalah tidak memisahkan penghasilan final dan non-final serta tidak melakukan pembukuan yang benar. Hal ini dapat memicu SP2DK dari DJP. Melalui edukasi dan pendampingan, CV Solusi Kita membantu pelaku usaha memahami dasar akuntansi seperti akun real dan akun nominal agar pelaporan pajak dan pembukuan lebih akurat.